telusur.co.id - Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti meminta pemerintah Indonesia menindaklanjuti aspirasi umat Islam dan bersikap lebih tegas untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur. Hal itu sesuai dengan amanat UUD 1945 dan politik luar negeri yang bebas aktif.

Menurut Mu'ti, hendaknya pemerintah Indonesia lebih aktif berperan mendorong negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk menentang pelanggaran HAM di Uighur.

"Pemerintah Indonesia hendaknya lebih aktif menggunakan peran sebagai anggota OKI dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk menggalang diplomasi bagi dihentikannya pelanggaran HAM di Xinjiang dan beberapa negara lainnya," kata Mu'ti di Gedung Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/12/19).

Selain itu, Mu'ti juga mengimbau umat Islam agar menyikapi masalah pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur dengan penuh kearifan, rasional, damai, dan tetap memelihara ukhuwah islamiyah dan persatuan bangsa.

Ia juga menekankan, pelanggaran HAM di Xinjiang tidak dijadikan sebagai komoditas politik kelompok atau partai politik tertentu apalagi sampai mengadu domba antar masyarakat dengan menyebarkan berita yang cenderung tidak tepat.

Mu'ti juga mengimbau kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah untuk konsisten menyikapi persoalan di Xinjiang dengan cerdas ,berpegang teguh pada khittah dan kepribadian Muhammadiyah. Selain itu, diharapkan juga tidak terpengaruh berita media sosial yang menghasut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Pernyataan Sikap dan pandangan Muhammadiyah disampaikan dengan penuh tanggung jawab dan semangat dakwah amar makruf nahi munkar untuk perdamaian dunia, perlindungan atas kemanusiaan, dan keselamatan semesta," tukasnya.[Fh].