telusur.co.id - Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Titi Eko Rahayu mengatakan, masih minimnya partisipasi politik perempuan maju dalam ajang Pilkada menjadi keprihatinan yang mendalam sebab mengecilkan kekuatan perempuan dalam bidang politik.
"Perempuan yang maju dalam bursa pilkada, masih banyak yang dipertanyakan kemampuannya. Selain itu, perempuan juga masih saja mendapat stereotip sebagai orang yang tak pantas memimpin," kata Titi Eko Rahayu dalam keterangannya, Jumat (13/9/24).
Menurut Titi, kondisi ini diperburuk dengan karakteristik sistem politik Indonesia didominasi budaya patriarki, yang memandang perempuan sebagai sosok lemah dan tidak bermanfaat.
Padahal, kehadiran perempuan sangat penting untuk pengambilan keputusan dan kebijakan berperspektif gender.
"Hal-hal inilah yang menyebabkan perempuan menjadi enggan untuk berbicara terbuka, malu, tidak percaya diri jika berkiprah pada bidang politik," kata Titi Eko Rahayu.
Titi mengatakan, ada berbagai tantangan yang masih harus dihadapi perempuan dalam kontestasi pilkada, di antaranya kekerasan perempuan dalam pemilu, baik kekerasan fisik maupun psikis, kemudian belum adanya standar atau proses rekrutmen khusus bagi kandidat perempuan, serta belum ada partai yang mengatur program tindakan afirmatif untuk mempromosikan kandidat perempuan.
Karena itu, menjadi penting untuk para perempuan calon kepala daerah (cakada) memiliki pemahaman gender dan memerhatikan isu gender dalam kampanye Pilkada, di samping memahami isu aktual daerah dan tugas fungsi calon kepala daerah.[Fhr]
