PDIP Harap Hak Konstitusional Keluarga Jokowi dan Ma'ruf Amin Jangan Dikebiri - Telusur

PDIP Harap Hak Konstitusional Keluarga Jokowi dan Ma'ruf Amin Jangan Dikebiri


telusur.co.id - Wacana majunya anak hingga menantu Presiden Jokowi dan anak Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Pilkada serentak 2020, menjadi sorotan publik. Karena dianggap, majunya mereka bagian dari upaya membangun dinasti politik.

Terkait itu, politikus PDIP, Ahmad Basarah meminta, agar semua pihak dapat menyerahkan keputusan dari pada mahkamah rakyat di Pilkada 2020 mendatang.

"Saat ini mereka sedang mengikuti tahapan-tahapan seleksi untuk menjadi cakada di partai politik, marilah kita berikan kesempatan mereka untuk berproses secara politik. Jangan kebiri hak konstitusional mereka hanya karena mereka putra dan putri presiden dan wakil presiden," kata Basarah kepada wartawan, Senin (23/12/19).

Seperti diketahui, putra Jokowi, Gibran Rakabuming akan maju pada Pilwakot Solo, menantunya, Bobby Nasution di Medan. Kemudian, putri Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, akan maju Pilkada Tangerang Selatan.

Basarah menegaskan, tak benar bila majunya mereka sebagai bagian dari politik dinasti. Karena, menurut dia, tidak ada sistem dinasti dalam Pilkada di Indonesia, lantaran mereka semua harus berkompetisi untuk dipilih rakyat.

"Politik dinasti itu adalah penempatan seseorang dalam jabatan publik tertentu karena diangkat oleh raja dan sultan tanpa harus melalui tahapan pemilu," ungkap Basarah.

Wakil Ketua MPR ini juga menjelaskan dalam konstitusi negara Indonesia setiap warga negara memiliki persamaan di depan hukum dan pemerintahan termasuk persamaan hak untuk dapat menjadi calon kepala daerah.

"Tanpa memperdulikan apa dan siapa latar belakang pekerjaan dan jabatan orang tua atau anggota keluarganya yang lain," tegas Basarah.

Basarah melanjutkan hal itu termasuk hak politik untuk Gibran, Boby dan Nur Azizah, jangan karena mereka putra dan putri presiden dan wakil presiden harus kehilangan hak politik sebagai warga negara untuk menjadi calon kepala daerah.

"Karena, yang terpenting dalam proses demokrasi di pilkada 2020 nnti rakyat yanh akan menentukan dapat atau tidak nya mereka terpilih menjadi kepala daerah," demikian Basarah.[Fh]


Tinggalkan Komentar