Pengamat: Harusnya PSBB Diperketat dan Diperluas, Bukan Dilonggarkan - Telusur

Pengamat: Harusnya PSBB Diperketat dan Diperluas, Bukan Dilonggarkan

Pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam. (Ist).

telusur.co.id - Pengamat politik dari President University Muhammad AS Hikam mengatakan, kebijakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menangani corona sangat efektif.

Dengan pemberlakuan PSBB, kata Hikam, terjadi penurunan bertambahnya kasus corona dan meningkatnya angka kesembuhan di wilayah Jakarta.

"Kebijakan PSBB telah terbukti cukup efektif untuk ikut mengurangi penyebaran COVID-19, sebagaimana dibuktikan oleh DKI,” kata Hikam kepada wartawan, Selasa (5/5/20).

Meski demikian, kata dia, kebijakan tersebut belum sepenuhnya berhasil karena banyak kelonggaran dalam pelaksanaan PSBB di beberapa wilayah di Indonesia. Sehingga upaya pemutusan mata rantai penyebaran virus tersebut masih kurang maksimal.

“Namun harus diakui bahwa kebijakan tersebut masih belum optimal di berbagai wilayah di negeri ini,” terangnya

Mantan Menristek era Presiden Abdurrahman Wahid ini mencontohkan upaya pelonggaran social distancing, yang terjadi di beberapa negara bagian Amerika Serikat (USA). Di sana, penambahan kasus bisa terjadi hingga 3 ribu.

Menurutnya, hal itu tak bisa ditiru karena menciptakan potensi penyebaran wabah yang lebih besar

"RI jangan tergoda untuk mengikuti jalan yang tidak akan membawa kepada penyelesaian yang tuntas," terang Hikam.

"Tirulah negara-negara seperti Taiwan dan Vietnam yang konsisten menerapkan social distancing yang ditopang dengan test COVID-19 secara massal,” tambahnya.

Menurutnya, sebaiknya bukan relaksasi yang harus dipilih pemerintah, melainkan justru lebih diperketat dan diperluas. Dengan begitu, daerah-daerah lain di Indonesia bisa berpartisipasi aktif dalam memutus potensi penyebaran virus yang sudah menjadi pandemik global itu.

“Untuk melakukan relaksasi atas penerapan PSBB masih terlalu dini alias belum saatnya. Saya cenderung setuju dengan IDI untuk lebih memerkuat dan memperluas penerapan PSBB,” ujarnya.

Ketua Umum PB IDI Daeng M. Faqih menilai terkait wacana pemerintah pusat yang tengah mengkaji relaksasi atau pelonggaran aturan pembatasan sosial berskala besar. Daeng meminta pemerintah mengkajinya dengan bijak kembali.

“Mohon dikaji dengan bijaksana dan hati-hati bila ingin itu,” ujar Daeng

Menurut Daeng, sebaiknya pemerintah memperketat penjagaan termasuk di daerah tujuan para pemudik. Serta mempersiapkan pendataan dan fasilitas kesehatan di daerah-daerah.

“Di daerah tujuan mudik harus bersiap-siap dan diperkuat melakukan pendataan serta semua desa menyiapkan tempat karantina rumah berkelompok. Bisa memanfaatkan sekolah atau balai desa, untuk menampung isolasi diri para pemudik atau para pekerja dari luar daerah maupun luar negeri,” kata Daeng. [Tp]

 

 


Tinggalkan Komentar