telusur.co.id - Pengamat Haji, Ade Marfuddin, mengungkapkan berbagai catatan penting terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 atau 1445 Hijriyah. Ade menyoroti sejumlah masalah yang terjadi selama pelaksanaan haji. 

"Haji baru saja selesai, dan banyak catatan dari temuan tim pengawas. Tahun ini, masalah utama yang kita hadapi adalah kondisi di Mina dan Muzdalifah," kata Ade dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ‘Evaluasi dan Catatan Penyelenggaraan Ibadah Haji’ di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/24).

Ia menambahkan bahwa kepanasan di Muzdalifah dan ketidakcukupan fasilitas di Mina menjadi isu serius yang perlu segera ditangani.

Ade juga menyoroti masalah kuota jamaah dan fasilitas yang tidak memadai. 

"Masalah Mina, kemudian overloadnya kapasitas yang jumlah jamaah dibanding dengan tenda yang hanya 120 meter diisi oleh 160 orang, di mana 500 orang harus antri dengan jumlah 20 toilet ini kan permasalahan jadi tidak sebanding antara kuantitas jamaah kita dengan fasilitas yang tersedia," ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya diplomasi antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam mengelola kuota jamaah haji. 

"Perlu dibangun kesamaan pandangan pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi sebagai tempat pengiriman jamaah haji apakah membangun diplomasinya jalan atau tidak. Jangan kita serakah meminta kuota tambahan sementara tahu kapasitas dari Mina itu bisa menampung berapa," tegas Ade.

Selain itu, Ade menyoroti masalah lain seperti penggunaan visa haji yang tidak transparan dan penempatan jamaah di tenda-tenda yang tidak sesuai. 

"Ada juga masalah visa haji yang sangat ketat diperiksa tahun ini, yang tidak lepas dari geopolitik di Timur Tengah, mengganggu kenyamanan jamaah haji kita," tambahnya.

Ade mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai belum matang dalam pelaksanaannya, terutama terkait keputusan untuk tidak menggunakan Mina Jadid. 

"Langkah berani pemerintah tidak menggunakan Mina Jadid tahun ini berdampak pada penumpukan jamaah di Mina lama, yang seharusnya dapat dihindari," ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya reformasi dan perbaikan manajemen haji. 

"Saya menyesalkan sekali buruknya pelayanan jamaah haji di Mina khususnya. Ini tentunya harus mendukung langkah-langkah DPR dalam memberikan catatan tersendiri dan melakukan evaluasi secara menyeluruh," pungkasnya. [Prt].