telusur.co.id - Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, melontarkan gagasan baru dalam sistem pemilihan kepala daerah yang disebut Pilkada Jalan Tengah. Skema ini ditawarkan sebagai solusi atas tingginya biaya politik dan maraknya praktik politik uang dalam pilkada langsung.

Dalam paparannya, Prof. Didik menjelaskan bahwa Pilkada Jalan Tengah merupakan metode campuran dengan dua tahap. Tahap pertama, rakyat melalui pemilu legislatif memilih anggota DPRD. Tiga calon dengan suara tertinggi otomatis menjadi kandidat kepala daerah. Tahap kedua, DPRD memilih satu dari tiga kandidat tersebut untuk menjabat sebagai gubernur, bupati, atau wali kota.

Menurutnya, sistem ini tetap menjaga kedaulatan rakyat karena suara terbanyak di pileg menentukan kandidat awal. “Kandidat kepala daerah tetap punya legitimasi elektoral nyata, bukan hasil lobi elite semata,” tegas Prof. Didik.

Ia menilai pilkada langsung saat ini telah menyimpang karena biaya kampanye sangat mahal dan sarat politik uang. “Proses pilkada yang terjadi adalah praktek ilegal, pelacuran politik, dimana yang memiliki uang dapat membeli suara dan setelah terpilih harus mengembalikan dana kampanye dengan cara korupsi,” ujarnya.

Untuk mencegah praktik suap di DPRD, Prof. Didik mengusulkan mekanisme pengawasan ketat, seperti pemungutan suara terbuka, pengawasan KPK, larangan transaksi politik, serta sanksi pidana berat bagi pelanggar. Ia bahkan menyarankan anggota DPRD dikarantina dengan pengawasan ketat layaknya pemilihan Paus di Vatikan.

Dengan metode campuran ini, biaya politik diproyeksikan lebih rendah dan risiko politik uang dapat ditekan. “Metode ini memperkuat peran DPRD dan meningkatkan kualitas seleksi dari sekadar popularitas menjadi perpaduan antara popularitas dan kualitas institusi,” jelasnya.

Prof. Didik berharap gagasan Pilkada Jalan Tengah dapat menjadi jalan keluar dari lingkaran setan biaya politik tinggi, sekaligus menciptakan pemerintahan daerah yang lebih bersih dan berintegritas. [ham]