telusur.co.id - Anggota Komisi X DPR Illiza Sa'adudin Djamal mengkritik langkah pemerintah memangkas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19). 

Menurut Illiza, pemerintah semestinya bisa memotong pos anggaran lain guna dialokasikan ke keperluan penanganan wabah Covid-19.

"Kami mendapatkan laporan bahwa telah terjadi pemotongan pada anggaran BOS. Kami menyayangkan anggaran BOS ini dipotiog, walaupun dengan alasan adanya pademi Covid-19, karena seharusnya pemerintah memotong anggaran lain, bukan BOS," kata Illiza dalam keterangannya, Minggu (19/4/20).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai, pemotongan anggaran BOS akan berpengaruh kepada pendapatan guru honorer. Apalagi gaji guru honorer masih berkisar Rp400 ribu – Rp 1 juta.  

Hal ini, lanjut dia, juga bakal berpengaruh kepada kesejahteraan guru. Sebab, saat pademi Covid-19 ini mereka membutuhkan dana yang cukup untuk menghadapi segala kemungkinan.

Anggota Baleg DPR ini menyarankan, pemerintah harusnya melakukan pemotongan anggaran di bidang infrastruktur, perjalanan dinas, kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) yang terkesan formalitas dan lainnya. Atau bisa saja pemerintah menanggukan anggaran pelatihan online yang mencapai Rp 5,6 triliun. "Jangan pemerintah memotong anggaran BOS yang akan mempengaruhi kualitas pendidikan dan pengejaran di sekolah," tuturnya.

Selain itu, Kemendikbud seharusnya bisa memperjuangkan nasib dan kesejahteraan guru, termasuk guru honorer. "Jika mereka membiarkan dana BOS dipotong maka ini sama saja dengan lepas tanggung jawab atas kesejahteraan guru yang saat ini sebenarnya masih minim, khususnya guru honoer," tegasnya.

"Pada Pademi Covid-19 dimana belajar di lakukan di rumah, para guru dituntut lebih berpiki kreatif, namun jika kesejahteraan mereka berkurang karena pemotongan anggaran BOS, maka akan sulit bagi mereka untuk meningkatkan kreatifitas," tukasnya.[Fhr]