telusur.co.id - Pemerintah memiliki opsi perpanjangan pemberlakukan PPKM hingga 6 pekan kedepan. Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mengatakan pemerintah memang perlu mengambil semua kebijakan yang diperlukan untuk mengendalikan pandemi. Karena harga nyawa dan kesehatan masyarakat tidak bisa ditukar dengan apapun. "Tapi efektifkah PPKM sejauh ini?" tanya Mardani, Rabu.

Jika melihat tren selama 7 hari pelaksanaan PPKM darurat, belum ada tanda-tanda penurunan kasus Covid-19 secara nasional. Periode 3-9 Juli 2021 misalnya, rata-rata penambahan kasus mencapai 32.400 per hari.

Tes maupun pelacakan, bagian strategi PPKM Darurat yang mestinya bisa dimaksimalkan. Sayangnya jumlah orang yang dites per hari baru 120.000-145.000 orang, angka yang masih jauh dari target pemerintah (324.283) dan WHO.

Bahkan WHO menyebut, per 9 Juli kemarin harusnya Indonesia telah melakukan tes kepada 581.500 orang per hari. Belum lagi masih maraknya sektor non-esensial yang tetap buka. Imbasnya pembatasan mobilitas masyarakat kurang optimal.

Dan sebenarnya masyarakat amat menunggu pemerintah mengatasi berbagai masalah yang timbul beberapa waktu terakhir. Pengadaan tabung oksigen, ketersediaan obat-obatan, sampai rumah sakit yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau. "Negara mesti hadir menjaga rakyat," katanya.

Termasuk mempercepat proses vaksinasi. Hingga kini baru 35,8 juta masyarakat yang dapat vaksinasi pertama dan 14,9 juta orang yang telah menerima vaksinasi kedua. Angka yang masih jauh dari target vaksinasi sebesar 181,5 juta orang.

Perlu diingat, kehadiran pemerintah mengatasi berbagai problem darurat yang masyarakat rasakan saat ini, bisa menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Utamanya untuk terus mengikuti disiplin protokol kesehatan.

Karena sampai sekarang, ketidaksatuan dalam instruksi, istilah, kebijakan dan kerap saling koreksi antar instansi menjadi fenomena harian yang berdampak pada ketidakpercayaan publik. [ham]