telusur.co.id - Fraksi PPP DPR RI meminta adanya sejumlah perbaikan dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang saat ini sudah selesai dibahas di tingkat Panja, namun belum disahkan oleh DPR. 

"Perbaikan itu diantaranya perlu dilakukan pada ketentuan umum dan memperjelas sejumlah istilah yang belum banyak dipahami," kata Anggota Fraksi PPP DPR RI, Syamsurizal, dalam keterangan yang diterima wartawan, Senin (4/5/20).

Dia mengatakan, Fraksi PPP juga mengusulkan agar TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme menjadi landasan dalam RUU ini. 

"Agar bisa membentengi bangsa Indonesia dari ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila," ujar Anggota Komisi II DPR RI ini.

Dia menjepaskan, dalam draft RUU HIP itu ada beberapa istilah "kebersamaan". Syamsurizal mengatakan, pihaknya meminta istilah tersebut diganti dengan istilah "gotong royong".

"Fraksi PPP juga mengusulkan agar mempertimbangkan kembali penjunjukan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) sebagai pelaksana dari UU HIP ini, sebab HIP akan menjadi pegangan seluruh bangsa Indonesia, sehingga perlu institusi yang lebih kuat mengemban amanah ini," pungkasnya. [Tp]