telusur.co.id - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diawasi, dinilai bukan sekedar guyonan koalisi, melainkan sinyal kewaspadaan terhadap dinamika internal koalisi pemerintahan ke depan.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menganggap, sikap Prabowo itu tidak dapat dilepaskan dari pengalaman politik sebelumnya. PKB tercatat pernah meninggalkan Prabowo pada Pilpres 2024, ketika Muhaimin Iskandar memilih menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Manuver tersebut, kemungkinan masih membekas dalam memori politik Prabowo, terlebih di tengah pembahasan isu-isu strategis seperti wacana koalisi permanen dan Pilkada melalui DPRD.
“Dalam politik, tidak ada pernyataan yang benar-benar netral. Permintaan untuk ‘mengawasi’ PKB bisa dibaca sebagai refleksi pengalaman masa lalu, sekaligus penanda bahwa koalisi ke depan dibangun dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi,” ujar Arifki dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/1/2026).
Menurut Arifki, pesan tersebut juga menjadi pengingat bahwa gagasan koalisi permanen tidak otomatis meniadakan potensi perbedaan sikap antarpartai. PKB, yang dikenal fleksibel dalam membaca peta kekuasaan, dinilai masih akan menjaga ruang manuver politiknya dan belum tentu sepenuhnya mengunci diri dalam koalisi jangka panjang.
Lebih jauh, Arifki menyatakan, sinyal Prabowo tersebut tidak hanya ditujukan kepada PKB. Pernyataan itu juga berpotensi menjadi pesan tidak langsung kepada Partai Demokrat dan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang belum sepenuhnya solid dalam sejumlah isu strategis, termasuk dukungan terhadap Pilkada melalui DPRD yang belakangan terkesan bersifat “makmum masbuk”.
“Sejarah menunjukkan Demokrat juga sempat bermanuver sebelum akhirnya bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran, setelah pasangan Anies-Cak Imin terbentuk. Karena itu, PKB bisa jadi hanya contoh. Pesan utamanya adalah peringatan agar partai-partai koalisi tidak bermain dua kaki,” kata Arifki.
Menurutnya, Prabowo tampak ingin memastikan bahwa dukungan politik yang diberikan bersifat konsisten, bukan situasional. Hal ini menjadi krusial mengingat tahun 2026 akan menjadi fase strategis dalam menguji keberhasilan pemerintahan Prabowo.
Dia menambahkan, masuknya Demokrat sebagai salah satu partai pendukung Pilkada melalui DPRD menunjukkan bahwa negosiasi politik tidak bisa dilepaskan dari agenda koalisi permanen.
Konfigurasi ini, berpotensi mengunci ruang gerak Muhaimin Iskandar dan AHY agar tidak bermanuver menjelang Pilpres 2029, terutama jika salah satu atau keduanya tidak dipilih sebagai calon wakil presiden Prabowo.
“Koalisi Merah Putih ke depan akan terus diuji. Loyalitas politik Cak Imin dan AHY akan terus ditempa. Bagi Cak Imin, sebagai mantan calon wakil presiden Anies pada Pilpres 2024, peluang menjadi calon wakil presiden Prabowo pada 2029 menjadi taruhan politik yang tidak bisa dinegosiasikan. Sementara bagi AHY, pilihan paling rasional adalah memastikan namanya masuk dalam surat suara, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden,” tutup Arifki.[Nug]
