telusur.co.id, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Karena itu, program MBG perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga bisa menghilangkan kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural yang sudah menjadi budaya masyarakat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua umum DNIKS, Muhammad Lukman Edy ditemui wartawan di Jakarta, Senin (13/1/2025).

"Kita sudah 70 tahun lebih merdeka dan silih berganti pemerintahan. Nah, program MBG dalam jangka panjang dapat menekan kemiskinan tersebut," kata Lukman Edy. 

Menurut Lukman Edy, Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki pemikiran yang jauh ke depan hingga 2045 demi mengurangi kemiskinan lewat pendidikan. "Animo masyarakat dan anak-anak terhadap program MBG ini juga antusias," ujarnya.

Lebih jauh Ketua Panitia Mukernas I DNIKS itu mengapresiasi kinerja Mensos Gus Ipul yang cepat melakukan sinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) demi mendukung program MBG. "Pengurangan angka kemiskinan ini sejalan dengan program Kemensos, karena itu DNIKS siap berkoordinasi dan berkolaborasi," tuturnya.

Program MBG ini diharapkan bisa berkelanjutan, sehingga diperlukan adanya regulasi tersendiri untuk mengaturnya. "Pilot projectnya memang kebanyakan anak-anak sekolah, tapi DNIKS berharap diperluaskan hingga ibu hamil dan menyusui," paparnya.

Manta Menteri PDT itu menambahkan bahwa program MBG ini adalah program investasi yang bagus untuk mewujudkan generasi emas Indonesia seperti termaktub dalam visi 'Indonesia Emas 2045'. 

Selain itu, Program MBG  juga akan berdampak pada pembentukan ekosistem sekolah yang baik seperti kesehatan anak didik. "Kita harus berkolaborasi, mengajak banyak pihak untuk menyukseskan program MBG ini. Namun pemerintah harus terbuka demi perbaikan program," jelasnya.

Lukman berharap program MBG ini tidak hanya menyasar anak-anak  di sekolah saja sebagai penerima manfaat, tetapi juga anak-anak di luar sekolah, karena kemiskinan mereka tidak bisa sekolah.

"Jadi ini harus menjadi program yang terintegrasi dengan kementerian/lembaga terkait, karena itu seharusnya program MBG ini, bukan hanya menyasar anak-anak di sekolah. Tapi juga harus perhatikan, bagaimana caranya menyasar anak-anak di luar sekolah," pungkasnya.