telusur.co.id - Tokoh nasional Rizal Ramli menegaskan Kepemimpinan itu soal trust (kepercayaan) dan kredibilitas.

"Kisruh Kereta Cepat Tanpa APBN, Utang dan Tax Amnesty. Rizal Ramli: Kepemimpinan itu soal Trust (kepercayaan) dan Kredibilitas," ujar dalam twitter @RamliRizal,  Rabu (13/10/2021).

 Kemerosotan trust dan kredibiltas sudah tidak  tertahankan lagi dan tanda-tandanya sudah semakin terang. Bahkan meskipun ditolong oleh buzzer luar negeri, kemerosotan trust dan kredibilitas itu tidak tertolong.

‘’Tondo tondo, tanda-tanda untuk itu sudah jelas.  Biar ditolong BuzzeRp luar negeri malah makin ancoor, ketahuan pula sponsornya,’’ ujarnya. 

Sebelumnya  Jokowi memberikan janji yang menjadi sorotan masyarakat setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021, tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta - Bandung pada 6 Oktober 2021.

Ada tiga janji Jokowi di bidang ekonomi yang tak ditepati. Berikut ini rinciannya.

Pertama. Kereta Cepat Tanpa APBN
Proyek kereta cepat Jakarta Bandung pada mulanya diniatkan tidak akan menggunakan APBN serta tidak mendapat jaminan dari pemerintah. Hal tersebut termuat dalam Perpres 107 Tahun 2015.
Di dalam beleid tersebut, Pasal 4 ayat 2 berbunyi, "pelaksanaan penugasan tidak menggunakan dana dari APBN serta tidak mendapatkan jaminan pemerintah.

Para netizen khawatir dan kecewa karena  APBN dipakai untuk proyek China  itu dan Beijing yang diuntungkan dan  Indonesia merugi sangat besar atas proyek kontroversial tersebut. ''Amsyiong dong, APBN dikentit anak buah Xi Jinping, China,'' ujar netizen.

Ketiga, Tak Tambah Utang
Salah satu janji kampanye Jokowi yang juga kerap menjadi sorotan adalah mengenai utang luar negeri. Saat maju sebagai calon presiden dan wakil presiden 2014 lalu, Jokowi dan Jusuf Kalla berjanji tak akan menambah utang baru jika nanti duduk di pemerintahan.(fie)