telusur.co.id - Silaturahmi para menteri Kabinet Prabowo ke Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, saat momen Idulfitri di Solo menuai banyak sorotan. Tapi, anggota Komisi III DPR, Jazilul Fawaid, angkat bicara dan meminta publik untuk tak buru-buru mengaitkannya dengan agenda politik.
“Sudahlah, kita tidak usah mempolitisir halalbihalal. Publik itu cerdas, sudah bisa menilai mana yang tulus, mana yang setting-an. Mana yang murni silaturahmi, mana yang muatan politik,” ujar Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/4/2025).
Menurut politisi yang akrab disapa Gus Jazil ini, kunjungan menteri kepada Jokowi sebaiknya dilihat dalam kacamata positif, apalagi di tengah suasana Lebaran yang identik dengan silaturahmi dan rekonsiliasi.
"Masa iya menteri tidak boleh halalbihalal? Boleh dong. Kita semua juga boleh kok. Media sosial ini luar biasa pengaruhnya, tapi mari ambil yang positif-positif saja,” tambahnya.
Terkait narasi liar soal munculnya "matahari kembar" dalam pemerintahan yakni seolah-olah ada dua pusat kekuasaan antara Prabowo dan Jokowi Jazilul langsung membantah keras.
“Di dalam konstitusi kita, tidak memungkinkan ada matahari kembar. Tidak ada itu. Presiden tetap satu, dan wakil presiden pun tidak bisa disamakan. Kalau dianggap begitu, ya salah. Konstitusinya jelas,” tegasnya.
Pernyataan ini muncul setelah sejumlah menteri Kabinet Prabowo berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo saat Lebaran. Beberapa nama yang hadir antara lain:
Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM), Zulkifli Hasan (Menko Pangan), Wihaji (Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga), Luhut Binsar Pandjaitan (Ketua Dewan Ekonomi Nasional), Budi Arie (Menteri Koperasi), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Pratikno (Menko PMK), Bima Arya (Wakil Mendagri), Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan)
Silaturahmi ini ramai diperbincangkan di publik, terlebih mengingat sejumlah menteri tersebut adalah sosok yang sebelumnya dikenal dekat dengan Jokowi.
Namun, Gus Jazil menegaskan kembali: Lebaran adalah momentum menyambung silaturahmi, bukan ajang membaca peta kekuasaan. Mari rawat persatuan dan hindari menggoreng isu yang justru memecah belah.[iis]
