telusur.co.id - Ketua Umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Mohammad Siddik mengatakan penindasan dilakukan China terhadap muslim Uighur di Xinjiang merupakan  pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Untuk itu, Siddik mendesak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) turun tangan.

“Kita minta PBB untuk menerbitkan resolusi atas pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah China kepada Muslim Uighur di Xinjiang, China,” desak Siddik melalui keterangan tertulisnya, Minggu.

Ia juga mendesak Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk menggelar sidang istimewa dan mengambil langkah langkah yang nyata guna menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM kepada Muslim Uighur di Xinjiang, China.

“Mendesak Pemerintah China agar menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM kepada Muslim Uighur di Xinjiang, China,” pintanya.

Yang tidak kalah penting,  adalah pemerintah Indonesia harus pro aktif dalam menyelesaikan masalah muslim Uighur. Indonesia sebagai anggota HAM PBB harus berperan aktif dalam pelanggaran HAM.

“Mendesak Pemerintah Indonesia agar bersikap lebih tegas terhadap pemerintah China dalam kasus pelanggaran HAM kepada Muslim Uighur di Xinjiang, China sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Pancasila pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan mengambil peran sebagai anggota tidak tetap pada Dewan Keamanan PBB dan keanggotaan Organisasi Konferensi Islam (OKI).”

Berikutnya, Siddik menyesalkan tuduhan Wallstreet Journal kepada ormas-ormas Islam di Indonesia pada pemberitaan edisi Rabu (11/12/2019) yang berjudul “How China Persuaded One Muslim Nation to Keep Silent on Xinjiang Camps” yang bertendensi negatif kepada ormas Islam di Indonesia dan mendesak pihak redaksi Wallstreet Journal untuk memuat hak jawab dari para ormas Islam yang dituduh dalam pemberitaan tersebut.

“Menghimbau Umat Islam di Indonesia agar terus mendoakan Muslim Uighur di Xinjiang, China agar Allah SWT. segera mengangkat beban penderitaan mereka sekaligus mereka dapat bebas beribadah kepada Allah SWT. tanpa tekanan dan halangan dari siapapun terutama dari pemerintah China,” tandasnya. [ham}