telusur.co.id - Pemerintah mengklaim bahwa alat pelindung diri (APD) untuk temaga medis tersedia cukup untuk dalam negeri. Menko Perekonomian yakin Indonesia bisa memproduksi 17 juta unit paket APD dalam setiap bulannya, sehingga tetap ingin mengekspor APD ke negara-negara yang membutuhkan. 

Menanggapi pernyataan pemerintah tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan, jika memang kita bisa memproduksi sebanyak itu dalam 1 bulan, kenapa di lapangan para tenaga medis mengeluhkan langkanya APD? Sampai ada yang membuat APD darurat dengan jas hujan dari plastik yang sangat tipis. 

"Kepala Staf TNI AD Andika Perkasa saja menyampaikan tertatih-tatihnya RSPAD untuk menyiapkan APD. Saat rapat dengan Komisi I DPR RI, Rabu (15/4/20), ia mengeluhkan stok APD hanya cukup untuk 4-5 hari ke depan. Artinya, stok APD di RSPAD akan habis Senin (20/4/20) besok," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/4/20).

Karenanya, Sukamta berharap pemerintah melakukan prediksi dengan benar, sehingga ketemu angka yang relatif tidak terlalu meleset nantinya. Dari sini bisa dihitung jumlah real kebutuhan APD kita.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini mengungkapkan, mestinya saat ini prioritas pemerintah adalah pemenuhan kebutuhan APD dalam negeri. Beberapa negara melarang ekspor barang atau alat yang akan menjadi kebutuhan darurat dalam negeri, sementara pemerintah kita melalui pernyataan Menkeu Sri Mulyani tetap akan melakukan ekspor dengan tujuan mencari keuntungan ekonomi.

Dia menegaskan, ekspor APD ini adalah prioritas yang salah. Menurutnya, ekspor bisa dilakukan ketika ada jaminan APD sudah cukup dan pandemi sudah mereda. Apalagi sebenarnya, APD untuk pemenuhan kebutuhan dalam negri juga membeli, bukan disumbangkan. Jadi para pengusaha tetap mendapatkan keuntungan. Walaupun negara mungkin tidak mendapatkan pendapatan atas pajak ekspor.

"Jadi, negara jangan mengejar keuntungan ekonomi dan pajak dengan potensi mengorbankan nyawa Warga Negara Indonesia," tegasnya.

Selain itu, Sukamta melanjutkan, pemerintah harus menjamin bahwa kualitas APD tersebut memenuhi standar kelayakan. Dia mengatakan, dirinya mendapat laporan di beberapa tempat bahwa APD yang ada tidak sesuai standar, seperti misalnya barang cacat sudah sobek, dan lain-lain. 

"Ini tolong diperhatikan. Para pelaku bisnis alat kesehatan hendaknya lebih mementingkan kepentingan kita bersama dalam memerangi pandemi Covid-19 ini, daripada mencari keuntungan semata dengan menyajikan kualitas alkes seadanya," ujarnya.

Sukamta menekankan, bahwa tenaga medis merupakan garda terdepan dalam menangani pasien Covid-19. Yang perlu diperhatikan juga adalah APD untuk para tenaga pendukungnya, seperti petugas keamanan, cleaning service, teknisi, bagian manajemen, dan lain lain, baik di puskesmas maupun rumah sakit. 

"Jangan sampai pemerintah lalai dalam mensupport tugas mereka dengan memberi fasilitas seadanya, bahkan kurang. Jika mereka tumbang, siapa yang akan menangani para pasien nantinya?" ungkapnya.

Karena itu, terang dia, pemerintah harus bisa memenuhi kebutuhan para tenaga medis dan tenaga pendukungnya. Agar masyarakat percaya dengan pemerintah sehingga tumbuh optimisme. 

"Jika pemerintah terkesan lalai dan kurang serius, ya jangan harap kepercayaan itu tumbuh di masyarakat. Meskipun begitu, apapun kondisinya, mari kita tetap optimis, bahwa kita bisa melalui semua ini dan memenangi pertarungan ini," pungkasnya. [Tp]