telusur.co.id - Wacana perombakan kabinet kembali menyeruak ke publik, karena akhir tahun 2012 masa jabatan panglima TNI akan berakhir. Reshuffle semakin kuat dengan merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam kabinet. 

Menanggapi isu itu, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengatakan reshuffle kabinet merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi. "Hak prerogatif presiden," ujar Paloh seusai acara Workshop Nasional Anggota Fraksi NasDem DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia Gelombang II di Hotel Redtop, Pecenongan No. 2, Gambir, Jakarta Pusat.

Namun, bos media grup itu memandang tidak perlu melakukan perombakan kabinet jika memang tidak ada hal yang urgen bagi pemerintahan. "Tapi saya rasa barangkali kalau tidak terlalu penting-penting amat untuk apa reshuffle," kata Paloh. 

Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju beredar setelah Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung sebagai partai politik pendukung pemerintah. 

Sebelumnya, muncul isu bahwa PAN bergabung dengan koalisi pemerintah Jokowi-Ma'ruf setelah pertemuan yang dilakukan Presiden Jokowi bersama ketum dan sekjen parpol koalisi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/8/2021) sore. [ham]