JAKARTA, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid disebut oleh 41,5 persen responden dalam pertanyaan top of mind atau negative salience mengenai menteri yang kinerjanya dinilai tidak memuaskan dalam survei terbaru Vox Politica Research.
Selain Nusron, survei tersebut mencatat nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebesar 17 persen, Menteri HAM Natalius Pigai 13 persen, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto 10 persen, Menteri PAN-RB Rini Widyantini 7 persen, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana 5,5 persen, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi 4 persen. Sebanyak 2 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Direktur Eksekutif Vox Politica Research Fadhly Alimin Hasyim mengatakan penilaian responden tidak hanya berkaitan dengan figur menteri, tetapi juga integritas, manfaat program, ketepatan kebijakan, komunikasi publik, dan responsivitas pejabat.
“Survei ini merupakan potret persepsi masyarakat. Karena itu, hasilnya perlu ditempatkan sebagai masukan dan bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan maupun partai politik, bukan sebagai vonis terhadap individu tertentu,” kata Fadhly.
Vox Politica juga menanyakan alasan ketidakpuasan responden terhadap kinerja para menteri yang disebut. Hasilnya, kategori “potensi korupsi” memperoleh 41,5 persen, disusul program yang dinilai tidak terasa di masyarakat 31,5 persen dan kebijakan yang dianggap kurang tepat 27,5 persen.
Sementara itu, komunikasi yang dinilai buruk mendapat 15,5 persen dan ketidakresponsifan pejabat 12,5 persen. Angka tersebut merupakan persepsi responden dalam survei, bukan temuan atau kesimpulan hukum mengenai adanya tindak pidana korupsi oleh individu tertentu.
Survei Vox Politica Research dilakukan pada 15–25 September 2026 melalui wawancara telepon terhadap 1.200 responden di 27 provinsi.
Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Survei menyebut margin of error sebesar ±2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil tersebut, menurut Vox Politica, perlu dibaca sebagai gambaran persepsi publik pada periode survei dan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan, bukan sebagai penilaian final terhadap pejabat yang disebut.