telusur.co.id - Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Herman Khaeron mengatakan pemerintah Indonesia harus berperan aktif dalam menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan pemerintah China terhadap muslim Uighur, di Xinjiang.

Sebagai salah satu anggota dewan tidak tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia harus pro aktif. Tapi faktanya, pemerintah tidak merespon.  

“Menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak pro-aktif dalam merespon permasalahan Uyghur. KAHMI sangat menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang tidak tangkas dalam merespon persekusi yang dialami warga Uyghur di Xingjiang,” ungkap Herman dalam keterangan tertulisnya.

Sebagai negara dengan muslim terbesar di dunia, KAHMI mengutuk keras persekusi dan kebiadaban rezim komunis Cina terhadap etnis minoritas Muslim Uyghur di provinsi Xinjiang.

“Meminta pemerintah Indonesia dan dunia internasional agar mendesak Dewan HAM dan Dewan Keamanan PBB mengambil langkah-langkah prevensi dan proteksi terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan otoritas Cina terhadap minoritas Uyghur di Xinjiang.”

Tak itu saja, KAHMI juga mendukung pernyataan sikap 22 negara terutama Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Australia dan Selandia Baru yang mengecam perlakuan otoritas Cina terhadap warga Uyghur di Xinjiang.

“Mengecam keras 37 negara, termasuk Arab Saudi, Aljazair dan Rusia yang membela kebiadaban otoritas komunis Cina atas warga Uyghur di Xinjiang tanpa adanya klarifikasi terhadap pemberantasan terorisme dan penentangan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan otoritas Cina etnis minoritas Uyghur,” kritik dia.

Selanjutnya,KAHMI menginstruksikan kepada suluruh Aparat KAHMI di semua jenjang kepemimpinan (Majelis Wilayah Kahmi dan Majelis Daerah Kahmi) menggalang gerakan simpatik dan doa bersama sebagai bentuk empati dan simpati pada kaum muslimin di Uyghur. [ham]