telusur.co.id - Kelompok aktivis tergabung dalam Barisan Insan Muda Peduli Demokrasi (BAIM PEDE) menggelar aksi teatrikal melawan politik uang modus baru di era digital di Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (3/2/23).
Hal itu dilatar belakangi adanya temuan peredaran kartu uang elektronik jenis Flazz BCA bergambar Anies Baswedan dan bertuliskan Anies Pemimpin 2024 (AP24) beserta tagline Cerdas Tegas Tuntas.
Adapun prosedur untuk memperoleh kartu uang elektronik jenis Flazz BCA tersebut termuat dalam link video singkat di platform media sosial Instagram https://www.instagram.com/reel/CnRNqIyB1Y4/?igshid=MDJmNzVkMjY%3D yang disertai narasi bahwa Kartu Flazz AP24 tersebut memiliki banyak sekali manfaat, bisa digunakan untuk bayar tol, naik KRL atau Commuter Line dan juga pembayaran di outlet-outlet yang menyediakan fasilitas pembayaran Flazz BCA.
Oleh karenanya, pihaknya mendesak Bank Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan dan mengawasi pihak perbankan selaku penyelenggara uang elektronik secara ketat guna mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan kartu elektronik untuk kepentingan politik. Hal ini juga sebagai upaya mencegah modus baru praktik politik uang di era digital.
"Bank Indonesia harus bergerak agar kasus ini tidak terulang. Banyak celah melakukan kecurangan di era digital ini, ya salah satunya ngemas dengan kartu uang elektronik. Jadi mereka maunya instan saja," tegas Koordinator Aksi Donny.
Menurut dia, peredaran kartu uang elektronik jenis Flazz BCA tersebut adalah modus baru politik uang digital guna mempengaruhi Pemilih atau masyarakat. Apalagi ada gambar Anies Baswedan dan tulisan "Anies Pemimpin 2024 - Cerdas, tegas dan tuntas" yang tentunya ada kepentingan politik dibalik peredaran kartu tersebut.
"Jika politik uang dengan modus baru ini dibiarkan, maka bisa menjadi cikal bakal terjadinya korupsi. Makanya, disini banyak tikus-tikus berdasi dan tuyul-tuyul gentayangan. Mari bersama-sama lawan politik uang," tuturnya.
Selain itu, mereka juga mendukung Bank Indonesia mengusut dan mengivestigasi secara mendalam terhadap pihak Perbankan selaku penyelenggara uang elektronik untuk diberikan sanksi tegas apabila terbukti melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap prosedur ketentuan penyelenggaraan uang elektronik.
Para pendemo juga menggelar aksinya di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mendorong OJK selaku lembaga independen dan bebas dari campur tangan dari pihak lain, untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, Pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan terkait adanya peredaran kartu uang elektronik jenis Flazz BCA yang disalahgunakan untuk kepentingan politik oleh pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab.
"Kami mendukung OJK untuk menetapkan sanksi pidana dan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan di sektor jasa keuangan," ujar Donny.
Ia juga meminta OJK dapat segera turun gunung melakukan pengecekan secara langsung adanya dugaan penyalahgunaan dan penyimpangan layanan jasa sektor keuangan seperti kartu uang elektronik untuk kepentingan politik sehingga dapat ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Koordinasi dengan KPU dan Bawaslu agar penyalahgunaan kartu uang elektronik ini bisa diusut tuntas. Kedepannya, bisa hambat para pemain politik uang bergerak bebas di Pemilu 2024," katanya. [Tp]
