telusur.co.id - Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia mengecam keras penembakan terhadap tiga warga sipil di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua. Tragedi tersebut menewaskan sepasang suami istri dan seorang perempuan dari suku Unaukam.
Ketiga korban disebut dieksekusi oleh kelompok bersenjata yang mengatasnamakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Kopitua Heluka. Peristiwa tersebut bahkan sempat terekam dalam video dan beredar di media sosial.
Dalam rekaman yang beredar, pasangan suami istri terlihat berada di jalan dan dikelilingi sejumlah orang yang membawa senjata api serta panah. Bendera Bintang Kejora juga terlihat dibentangkan dalam video tersebut.
Meity menilai tindakan kekerasan terhadap warga sipil merupakan perbuatan yang tidak manusiawi sekaligus bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).
Ia menegaskan bahwa masyarakat sipil tidak boleh dijadikan korban dalam konflik bersenjata maupun kepentingan kelompok tertentu.
“Para korban adalah orang-orang yang tak bersalah dan tak tahu masalah. Jangan melibatkan warga sipil demi kepentingan kelompok. Apa yang dilakukan oleh para pelaku merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia,” ujar Meity dikutip dari fraksi PKS (28/7/2026).
Menurutnya, penggunaan kekuatan bersenjata terhadap warga yang tidak berdaya tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Karena itu, perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi perhatian utama dalam penanganan konflik di Papua.
“Tak ada alasan untuk membenarkan, para pelaku adalah kelompok terorganisasi menggunakan kekuatan senjata yang menempatkan sipil dalam posisi tak berdaya,” tegasnya.
Meski mengecam keras aksi kekerasan tersebut, Meity menilai penyelesaian persoalan Papua tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan keamanan.
Ia mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan stabilitas di Papua.
Menurut Meity, kekayaan sumber daya alam Papua harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.
“Dengan mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan. Barangkali memang akan butuh waktu lama, tapi menurut saya, itulah jalan utama yang harus ditempuh oleh pemerintah Indonesia,” jelasnya.
Ia menambahkan, pendekatan ekonomi tetap harus berjalan beriringan dengan langkah keamanan. Hal itu diperlukan karena gangguan keamanan dari kelompok bersenjata masih terjadi di sejumlah wilayah Papua.
“Tentu dengan tidak mengabaikan pendekatan keamanan karena kondisi gangguan dari kelompok tertentu yang terus terjadi,” lanjut Meity.
Pernyataan tersebut disampaikan Meity setelah melakukan kunjungan kerja ke Timika, Kabupaten Mimika, Papua, bersama rombongan Komisi XIII DPR RI.
Dalam kunjungan tersebut, Meity melihat langsung situasi kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang berskala besar yang bergerak di sektor tembaga, emas, dan perak di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku terkesan melihat aktivitas pertambangan di Mimika. Namun, ia menilai besarnya aktivitas ekonomi dan sumber daya yang dimiliki Papua harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Meity berharap nilai ekonomi dari aktivitas ekstraktif di Papua dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat asli Papua. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan dapat menjadi salah satu fondasi untuk memperkuat stabilitas sosial dan politik.
“Bagaimanapun stabilitas sosial dan politik juga sangat dipengaruhi oleh masalah ekonomi,” pungkasnya.
Kecaman terhadap penembakan tiga warga sipil di Yahukimo juga disampaikan Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI.
Pada Minggu (26/7/2026), KemenHAM mengecam aksi penembakan yang dilakukan kelompok bersenjata yang disebut mengatasnamakan OPM terhadap tiga warga sipil di Distrik Seradala.
Juru Bicara KemenHAM Thomas Harming Suwarta menegaskan bahwa pembunuhan di luar hukum terhadap warga yang tidak bersalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.
KemenHAM juga berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Papua Barat untuk memantau perkembangan situasi sekaligus mendorong upaya deeskalasi konflik antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di Papua.
Dalam proses evakuasi, personel TNI telah membawa dua jenazah korban yang merupakan pasangan suami istri ke RSUD Dekai. Proses tersebut disebut sempat mendapat gangguan berupa tembakan dari kelompok bersenjata.
Sementara itu, satu korban perempuan lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan.
Meity menegaskan bahwa tragedi tersebut harus menjadi pengingat bahwa penyelesaian persoalan Papua membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Perlindungan warga sipil, penegakan hukum, pembangunan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat harus berjalan beriringan.
Menurutnya, pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan stabilitas sosial dan politik yang berkelanjutan.
