telusur.co.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa proses pengusulan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional merupakan inisiatif dari masyarakat. Prosedur tersebut diawali dari bawah, dan melalui berbagai tahapan yang melibatkan tokoh lokal, akademisi, hingga lembaga negara.

“Masukan itu datang dari masyarakat, lewat forum-forum seperti seminar dan diskusi yang melibatkan sejarawan, tokoh masyarakat, hingga narasumber yang relevan dengan tokoh yang diusulkan,” ujar Saifullah usai menghadiri acara halalbihalal di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Minggu (20/4) malam.

Mensos menjelaskan, setelah usulan muncul dari masyarakat, tahapan selanjutnya berada di tangan pemerintah daerah.

“Kalau usulan itu diterima oleh bupati atau wali kota, maka akan diteruskan ke gubernur. Di tingkat provinsi biasanya digelar seminar lanjutan untuk pendalaman,” jelasnya.

Setelah melalui proses di tingkat daerah, berkas usulan dikirim ke Kementerian Sosial, yang akan menindaklanjuti melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.

“Di sini akan dibentuk tim kajian yang anggotanya terdiri dari akademisi, sejarawan, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat. Semua nama usulan dari seluruh gubernur di Indonesia dibahas secara mendalam,” kata Saifullah.

Setelah kajian tuntas, Kementerian Sosial akan merumuskan hasil akhir untuk kemudian diserahkan kepada Dewan Gelar melalui tanda tangan resmi dari Menteri Sosial.

“Saya yang akan memfinalisasi dan menandatangani usulan tersebut, lalu kami kirim ke Dewan Gelar untuk dipertimbangkan lebih lanjut,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos, Mira Riyati Kurniasih, mengungkapkan bahwa saat ini telah ada 10 tokoh yang masuk dalam daftar usulan calon pahlawan nasional tahun 2025.

Beberapa nama yang kembali diajukan antara lain: Soeharto (Jawa Tengah), Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat)

Sedangkan empat nama baru yang masuk tahun ini adalah: Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), Yusuf Hasim (Jawa Timur)

Usulan gelar pahlawan nasional merupakan bagian dari upaya menghargai jasa-jasa tokoh bangsa dalam perjuangan dan pembangunan Indonesia. Gelar ini diumumkan setiap tahun menjelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November.