telusur.co.id - Kebijakan vaksin berbayar mendapatkan penolakan dari masyarakat, karena dinilai tidak etis dan amoral. Karenanya banyak yang menyuarakan agar vaksin berbayar dibatalkan. 

Rupanya, kritikan tajam dan desakan agar vaksin berbayar dibatalkan didengarkan oleh Presiden Jokowi. Pembatalan itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dalam keterangan pers melalui Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7).

Kebijakan itupun disambut baik oleh Fadli Zon. Melalui akun media sosialnya, Ketua BKSAP itupun memuji keputusan Jokowi tersebut.

"Alhamdulillah suara rakyat didengarkan. Vaksin Berbayar memang harus dibatalkan, tak etis dan inkonsisten," ungkap Fadli, Sabtu.

Selanjutnya, Waketum Partai Gerindra ini menyarankan kepada Jokowi untuk menjadi pemimpin dalam penanganan pandemi Covid-19. 

"Saran saya, Pak Jokowi⁩ segera ambil alih kendali komando penanganan Covid-19 langsung di bawah Presiden," anjurnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan Presiden Joko Widodo membatalkan vaksin berbayar atau vaksin Gotong Royong yang semula akan disalurkan melalui Kimia Farma.

"Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semua dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan," kata Pramono. [ham]