telusur.co.id - Wacana kepala daerah dipilih memlaui DPRD kembali mencuat. Salah satu argumen yang dibangun saat ini adalah tentang bagaimana mengevaluasi sistem pemilihan langsung yang dianggap terlalu tinggi biaya politiknya, dan itu dijadikan alasan sebagai salah satu penyebab tingginya angka korupsi.
Pengamat politik, Karyono Wibowo mengatakan, memang pemilihan langsung itu harus dievaluasi secara total. Hal itu terkait dengan adanya money politic yang menimbulkan tingginya biaya politik yang kemudian menyebabkan kepala daerah terjerat kasus-kasus korupsi.
"Nah, oleh karena itu sistem pemilihan langsung perlu dievaluasi, termasuk juga selain money politic, ada juga persoalan eksploitasi politik identitas dan politisasi SARA. Itu juga menurut saya harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah, bagi penyelenggara pemilu, bagi kita semua," kata Karyono kepada wartawan, Rabu (13/11/19).
Menurutnya, perlu ada peraturan dan tindakan yang tegas untuk mencegah politisasi SARA ini. Karena dampaknya begitu besar sekali, menimbulkan segregasi sosial, keretakan sosial, konflik horizontal dan konflik vertikal, serta bisa berujung pada disintegrasi bangsa jika ini terus dilakukan.
Meski demikian, Karyono mengaku tidak seruju jika pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD. Menurutnya, harus ada satu evaluasi dulu, dimana kelemahannya, baru kemudian setelah ada proses evaluasi, kemudian ada perbaikan dilaksanakan nanti dilihat hasilnya seperti apa.
"Kalau memang nanti setelah ada evaluasi ada perubahan sistem, ada penegakan hukum yang tegas dalam proses pemilihan langsung masih ada persoalan, nah baru kita mengambil sikap untuk mengubah sistem pemilihan. Apakah itu mengembalikan ke DPRD atau apa," terang Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI).
Tetapi yang pasti, kata Karyono, harus ada proses evaluasi dulu. Bila perlu ada perbandingan bagaimana indeks demokrasi, dibandingkan antara dua sistem pemilihan langsung dengan pemilihan melalui DPRD.
"Kemudian tingkat keamanan dan kerawanan sosialnya meningkat atau lebih kecil, harus dilihat dari situ, jadi ada perbandingan yang lebih terukur secara kuantitatif, saya kira itu lebih bijak," terangnya.
"Karena kalau kita lihat hasil survei hari ini, masyarakat Indonesia masih menginginkan sistem pemilihan langsung. Mayoritas responden masih menginginkan sistem pemilihan langsung. Nah oleh karena itu juga jangan tergesa-gesa mengubah sistem pemilihan langsung dikembalikan ke DPRD," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melontarkan wacana mengganti sistem pilkada langsung menjadi pemilihan oleh DPRD dengan alasan biaya politik yang ditanggung calon bisa sangat tinggi.
Menurut Tito, sistem pilkada memang membawa dampak positif bagi partisipasi publik. Namun, ada juga ekses berupa politik berbiaya tinggi.
Di hadapan anggota Komisi II DPR, mantan Kapolri ini merujuk pada besarnya uang atau modal yang harus dimiliki seorang calon bupati.
”Kepala daerah kalau nggak punya Rp30 miliar, mau jadi bupati, mana berani dia,” ucapnya. [Asp]
Laporan : Fahri Haidar
