telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi X Fraksi PKB DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengusulkan agar pelaksanaan ujian nasional (UN) menggunakan sistem komputerisasi atau digital, bukan dengan cara manual. Sistem digital diharapkan bisa mengurangi potensi kecurangan.

Lalu Ari, sapaan akrab Lalu Hadrian Irfani mengatakan, pihaknya mengapresiasi rencana pelaksanaan UN pada 2026. Namun, kata dia, pelaksanaan ujian tersebut tidak boleh lagi menggunakan format lama.

"Kami sudah sampaikan ke Mendikdasmen, silahkan laksanakan ujian nasional, tapi jangan pakai format lama atau cara manual," papar Lalu Ari, Senin (6/1/2025). 

Sebelumnya, UN menggunakan kertas soal, sehingga membutuhkan proses cetak yang cukup rumit. Selain membutuhkan biaya mahal dalam mencetak soal, proses distribusi soal juga tidak mudah. Khususnya, di daerah pelosok atau terpencil.

Tidak hanya itu, proses pengiriman soal juga harus dikawal secara ketat oleh pihak kepolisian. Mulai dari percetakan, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, bahkan sampai tingkat sekolah. 

"Makanya kami minta jangan menggunakan sistem yang lama. Cara manual itu harus ditinggalkan," ungkap Lalu Ari.

Ketua DPW PKB NTB itu menegaskan, pelaksanaan UN nanti harus menggunakan sistem digital di semua sekolah yang melaksanakan ujian akhir. Sistem digital dan komputerisasi akan mengurangi potensi kecurangan.

Untuk itu, lanjut mantan anggota DPRD NTB itu, Kemendikdasmen harus menyiapkan kebutuhan sarana prasarana digital secara matang sebelum UN dilaksanakan. Mulai dari komputer atau laptop, jaringan internet, dan server yang handal.

"Jaringan IT harus betul-betul dipikirkan dan disiapkan sejak sekarang, sehingga nanti UN digital bisa dilaksanakan dengan baik," ungkapnya.

Jangan sampai, kata Lalu Ari, persoalan yang pernah terjadi pada pelaksanaan asesmen nasional terulang dalam UN nanti. Dia memberikan contoh pelaksanaan asesmen nasional di NTB yang kurang efektif. Hal itu disebabkan karena sarana IT yang kurang memadai.

Alat asesmen hanya tersedia di kota. Alat tersebut kemudian digunakan bergantian di tingkat kecamatan. Jadi, sekolah harus menunggu giliran penggunaan alat asesmen. Jelas hal tersebut membutuhkan waktu cukup lama.

"Hal itu tidak boleh terjadi UN nanti. Sarana prasarana IT harus betul-betul dipersiapkan," beber Lalu Ari.

Tentu, lanjut legislator asal Dapil NTB II itu, pemerintah harus menyiapkan anggaran cukup besar untuk penyediaan sarana prasarana digital UN. Jadi, Kemendikdasmen sudah harus mulai menghitung kebutuhan anggaran IT.

Terkait kemungkinan terjadinya kebocoran soal, Lalu Ari meminta Kemendikdasmen melakukan antisipasi. Kemendikdasmen harus menyusun konsep agar tidak terjadi kebocoran soal.

"Itu menjadi tugas Kemendikdasmen. Yang jelas, jangan lagi melibatkan aparat kepolisian dalam pengawasan ujian nasional," pungkasnya. [ham]