telusur.co.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan bahwa desa harus mampu menjadi simpul penggerak pembangunan ekonomi masyarakat.

"Desa sebagai lingkup pemerintahan terkecil harus mampu menjadi simpul penggerak pembangunan ekonomi masyarakat," kata Wapres Ma'ruf Amin memberi sambutan pada acara Penghargaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN/Swasta dan Pengembangan Desa Berkelanjutan Awards 2024 di Jakarta, Selasa (7/5/24).

Wapres menyampaikan pembangunan desa menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah guna mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perlunya penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Wapres meminta agar perusahaan negara dan swasta yang beroperasi di desa-desa untuk dapat menyertakan BUMDes dan BUMDes Bersama (BUMDesma) dalam aktivitas bisnisnya agar ekonomi desa melaju lebih cepat.

Menurut Wapres, BUMDes menjadi lembaga penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa dengan tetap bertumpu pada budaya lokal serta mampu memberdayakan masyarakat desa.

"Dengan adanya penyaluran Dana Desa serta didukung program CSR yang dilaksanakan BUMN dan perusahaan swasta diharapkan semakin memperkuat sumber daya pembangunan desa berkelanjutan," ucapnya.

Selain itu sesuai dengan amanah Undang-undang Cipta Kerja, lanjut Wapres, BUMDes kini telah menjadi entitas badan hukum yang semakin menegaskan perannya dalam mendukung pembangunan nasional.

"Saya mendapatkan laporan, saat ini sudah ada sebanyak 19.772 BUMDes dan BUMDesma yang tercatat mendapat sertifikat badan hukum," tuturnya.

Ke depan, Wapres mengharapkan peningkatan jumlah BUMDes dan pengembangan kapabilitas sumber daya manusianya perlu terus didorong sebagai salah satu strategi pengembangan ekonomi pedesaan.

"Saya menyambut baik penyelenggaraan penghargaan program CSR dan Pembangunan Desa Berkelanjutan Awards 2024 sebagai dukungan konkret yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan global, salah satunya tentang isu keberlanjutan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan nasional," tukasnya.[Fhr]