telusur.co.id - Pemerintah masih terlihat tidak serius dalam pengendalian wabah Covid-19. Hal ini terbukti dengan keluarnya Permenhub No.18 Tahun 2020.

Begitu disampaikan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulusu Abadi, dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/4/20).

"Pemerintah masih tersandera kepentingan ekonomi jangka pendek, yang tidak jelas ujung pangkalnya," ujar Tulus.

Menurut Tulus, yang menjadi permasalahan yakni Pasal 11 ayat 1 huruf d yang berbunyi: Dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan tertentu.

"Dalam ketentuan itu disebutkan, selain harus pakai masker dan sehat, ojol boleh mengangkut penumpang orang, asal sepeda motornya sudah disemprot dengan disinfektan. Lah bagaimana cara mengontrol dan membuktikan bahwa motor tersebut sudah disemprot dengan disinfektan? Ini ketentuan yang akal-akalan," ujar Tulus.

Secara normatif, hal tersebut bertentangan dengan berbagai regulasi yang ada, salah satunya melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kekarantinaan Kesehatan

"Termasuk bertabrakan dengan pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Menanggulangi Covid-19 di DKI Jakarta," katanya.

"Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain agar Permenhub No.18/2020 dicabut, dibatalkan," tegasnya.

Tulus menjelaskan, seharusnya pemerintah tidak melakukan tindakan-tindakan yang kompromistis dalam upaya pengendalian Covid-19 dan lebih utamakan keamanan, keselamatan dan nyawa warga Indonesia.

"Kalau Permenhub tersebut diimplementasikan, PSBB tidak akan ada gunanya, karena secara diametral melanggar protokol kesehatan. Kita minta aplikator ojol tidak perlu mematuhi Permenhub tersebut. Boikot permenhub tersebut yang hanya dibuat oleh Menhun Ad-interim," katanya. [Tp]