JAKARTA, Bank Dunia atau World Bank menyoroti mulai melemahnya aktivitas ekonomi Indonesia setelah sempat mencatat pertumbuhan kuat sebesar 5,4 persen pada semester I 2026.
Dalam laporan East Asia & Pacific Economic Update edisi Oktober 2026, Bank Dunia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada paruh pertama tahun ini meningkat dari 5,1 persen pada 2025 menjadi 5,4 persen.
Capaian tersebut menjadi rata-rata pertumbuhan dua kuartal terkuat sejak 2022.
Namun, sejumlah indikator menunjukkan momentum tersebut mulai kehilangan tenaga.
Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur turun menjadi 49,3 pada Agustus 2026. Angka di bawah 50 menunjukkan aktivitas manufaktur berada di zona kontraksi.
Kepercayaan konsumen juga melemah menjadi 116,8 pada Juli 2026.
“Aktivitas ekonomi domestik tampaknya kemudian melemah,” tulis Bank Dunia dalam laporannya, Selasa (6/10/2026).
Bank Dunia menilai kuatnya pertumbuhan pada semester I terutama ditopang konsumsi swasta dan lonjakan belanja pemerintah di sekitar pergantian tahun.
Percepatan belanja negara antara lain dipengaruhi Ramadan dan Idulfitri yang berlangsung lebih awal, pembayaran tunjangan hari raya bagi pegawai sektor publik, serta percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dengan demikian, sebagian belanja pemerintah yang biasanya tersebar sepanjang tahun bergeser ke periode awal 2026.
Meski melihat tanda perlambatan, Bank Dunia tetap memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2 persen sepanjang 2026. Proyeksi itu bahkan dinaikkan 0,5 poin persentase dari perkiraan sebelumnya.
Ekonomi dinilai masih mendapatkan dukungan dari program prioritas pemerintah, investasi terkait badan usaha milik negara, serta subsidi energi.
Namun, Bank Dunia mengingatkan kebijakan tersebut juga berpotensi memperlebar ketidakseimbangan fiskal dan eksternal.
Defisit transaksi berjalan Indonesia diperkirakan mencapai 1,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2026.
Ke depan, ketika stimulus fiskal mulai dikurangi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai akan semakin bergantung pada investasi swasta.
Artinya, kemampuan menjaga iklim investasi dan mendorong ekspansi sektor swasta akan menjadi salah satu kunci menjaga momentum pertumbuhan setelah dorongan belanja pemerintah mulai mereda.