telusur.co.id - Kementerian Perdagangan bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) meluncurkan program untuk memfasilitasi 4.100 barcode bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Fasilitasi ini diberikan untuk mendorong kesiapan produk-produk UMKM dalam menembus ritel modern.
Program ini ditandai dengan penyerahan simbolis sertifikasi barcode oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, dan Ketua Umum HIPPINDO, Budihardjo Iduansjah, di Hall 1 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Kamis (15/10/2026), dalam rangkaian Pangan Nusa Expo 2026.
Fasilitasi tersebut diperuntukkan bagi UMKM binaan Kemendag di sektor pangan, minuman, kesehatan dan kecantikan, kerajinan, serta kebutuhan rumah tangga. Barcode merupakan alat identifikasi sebagai identitas unik pada produk. Penggunaan barcode oleh UMKM akan bermanfaat dalam proses identifikasi, pendataan, dan pengelolaan produk secara lebih terstruktur sesuai kebutuhan perdagangan modern.
“Pemerintah terus mendorong penguatan daya saing UMKM, salah satunya melalui dukungan fasilitasi barcode dari HIPPINDO. Bagi UMKM yang memiliki keinginan untuk maju dan berkembang, serta ingin memasarkan produknya melalui berbagai saluran pemasaran, pergunakanlah fasilitasi yang diberikan secara gratis ini,” kata Iqbal.
Melalui fasilitasi 4.100 barcode, Kemendag dan HIPPINDO berharap semakin banyak produk UMKM Indonesia siap memasuki jaringan ritel modern.
Dukungan barcode akan memperkuat daya saing produk lokal, memperluas jangkauan pemasaran, serta membuka peluang yang lebih besar bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya di pasar domestik dan ekspor.
Iqbal menambahkan, barcode sebagai standardisasi identifikasi produk dapat membantu meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas produk UMKM di mata konsumen maupun mitra usaha. Barcode bagi UMKM sekaligus berguna saat mempersiapkan produk untuk dipasarkan melalui berbagai saluran distribusi.
Ketua Umum HIPPINDO, Budihardjo Iduansjah menjelaskan, fasilitasi barcode diberikan berdasarkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing produk.
Jumlah barcode yang diterima setiap UMKM disesuaikan dengan jumlah produk atau varian yang didaftarkan melalui mekanisme kurasi dan distribusi yang dikoordinasikan bersama mitra pelaksana.
Menurutnya, program ini juga mencerminkan komitmen HIPPINDO untuk mendukung penguatan UMKM di pasar domestik maupun ekspor.
“Fasilitasi barcode diberikan berdasarkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing produk. Sebanyak 4.100 barcode ini kami berikan bertepatan dengan Trade Expo Indonesia yang ke-41 dan Pangan Nusa 2026,” ungkap Budihardjo.
Salah satu pelaku UMKM yang menerima fasilitasi barcode adalah Peyek Nyai. Menurut founder-nya, Yessi Calissa, penerapan standar dan sertifikasi menjadi langkah krusial bagi produk lokal untuk menembus rantai pasok ritel modern dan pasar global.
“Fasilitas barcode internasional yang kami terima sangat membantu Peyek Nyai dalam meningkatkan kesiapan produk dan profesionalisme untuk menembus pasar retail modern maupun global. Pelaku UMKM berharap, Kemendag dapat terus menghadirkan program inovatif seperti perluasan akses ritel ke berbagai kota serta fasilitas pendampingan sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) demi membawa produk lokal semakin dikenal di dunia,” harap Yessi.
Melalui fasilitasi 4.100 barcode, Kemendag dan HIPPINDO berharap semakin banyak produk UMKM Indonesia siap memasuki jaringan ritel modern. Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat daya saing produk lokal, memperluas jangkauan pemasaran, serta membuka peluang bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya di pasar domestik dan internasional.[Nug]
