Oleh: Boy Anugerah, S.I.P., M.Si., M.P.P., Pengamat Politik dan Kebijakan Publik / Direktur Eksekutif Baturaja Project / Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)
Dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang jatuh pada bulan ini menyembulkan sebuah fakta menarik untuk disimak. Ini bukan soal program prioritas yang ia gagas, bukan pula perkara kunjungan ke luar negeri secara masif yang dikritik banyak pihak. Tapi ini menyangkut ambivalensi gaya kepemimpinan politik yang ia pertontonkan kepada publik.
Definisi ambivalensi di sini tak sepenuhnya konotatif, lebih cenderung bersifat manusiawi. Dengan perolehan suara pada Pilpres 2024 sebesar 58,6 persen dari total suara sah nasional dan dukungan partai-partai politik (parpol) di parlemen dengan jumlah kursi lebih dari 80 persen, gaya kepemimpinan politik Prabowo sudah semestinya berwajah sangat garang, konfiden, dan dan tak gamang dalam produksi berbagai kebijakan.
Wajah garang dan konfidensi tinggi sebagai seorang pemimpin memang terlihat secara eksplisit dalam pidato-pidato politik yang ia sampaikan dalam berbagai kesempatan—lantang dan berapi-api. Tapi garang, lantang, dan berapi-api dalam pidato politik bukanlah kurir resmi bagi suasana kebatinan politik Prabowo.
Jika ditelaah dari perspektif psikologi politik, gaya kepemimpinan Prabowo di dua tahun pemerintahannya lebih cenderung menunjukkan kecemasan, penuh kekhawatiran, dan kegamangan dalam mengelola situasi. Hal ini nampak jelas dalam pola bongkar-pasang kabinet yang ia lakukan hingga tujuh kali hanya dalam waktu dua tahun.
Gaya kepemimpinan politik yang cemas dan gamang ini juga semakin jelas terlihat melalui pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dengan komposisi “gemuk” pada 2 Oktober kemarin. Pertanyaan paling mendasar yang berkecamuk di kepala publik adalah apa dan siapa yang menjadi penyebab dan sumber kecemasan tersebut. Pertanyaan ini harus dijawab oleh Prabowo sendiri untuk memastikan jalannya pemerintahan bergerak sesuai dengan roda kepentingan rakyat.
Tiga Sumber Kegamangan Politik
Jika sudi dibantu, sumber kecemasan dan kegamangan Prabowo dalam menavigasi pemerintahannya bersumber dari beberapa faktor. Pertama, suka tidak suka, diakui atau tidak oleh Prabowo sendiri, bahwa ada semacam ketidakpercayaan (distrust) terhadap komposisi kabinet yang ia pimpin.
Jika harus jujur, arsitektur dan komposisi kabinet hari ini merupakan politik kompromistis dan akomodatif yang dilakukan oleh Prabowo terhadap para pendukungnya dalam Pilpres kemarin. Praktik kompromistis inilah yang membuat kabinet dan orang-orang di dalamnya kurang tangkas dalam memahami apalagi mengejawantahkan kemauannya sebagai presiden.
Sebagai konsekuensinya, ia membentengi dirinya dengan membuka jalur-jalur komunikasi antara dirinya dan para menteri menjadi sangat-sangat terbatas—hanya melalui figur-figur kunci yang ia percayai. Akibatnya, para menteri yang belum sepenuhnya memahami kemauan politik presiden menjadi berjarak dan komunikasi menjadi tersumbat. Hal ini tergambar jelas melalui gonta-ganti Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) hingga empat kali—dari Hasan Nasbi, Angga Raka Prabowo, Muhammad Qodari, hingga terakhir yang dilantik kemarin, Syahganda Nainggolan.
Para Kepala Bakom yang diganti entah sadar atau tidak bahwa yang diinginkan oleh Prabowo sesungguhnya adalah mereka mampu memberikan pemahaman kepada publik mengenai kebijakan-kebijakan presiden, menjembatani komunikasi presiden dengan rakyat, bukan sebagai juru bicara presiden yang selalu melegitimasi kebijakan presiden, sehingga presiden terkesan antikritik.
Faktor kedua yang menjadi sumber kecemasan dan kegamangan politik Prabowo adalah menguatnya resistensi dari kelompok-kelompok masyarakat sipil, terutama para pakar, pengamat, dan kalangan mahasiswa yang mengkritisi berbagai kebijakan dan program prioritas pemerintah. Tidak ada data resmi berapa kali unjuk rasa yang digelar masyarakat untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, jika ditarik berdasarkan gelombang gerakan, jumlahnya mencapai puluhan.
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo mengutarakan kegeramannya dengan menyebut para pengkritiknya sebagai “antek asing” dan “londo ireng”—kata-kata yang akhirnya berkembang menjadi kontroversi dan kritik balik, alih-alih pressure politik. Masifnya arus kritik dari kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa ini menjadi semacam penggugah kesadaran Prabowo sendiri bahwa sentripetalisme kekuasaan dengan mengakomodasi banyak kekuatan parpol dan relawan di kabinet menjadi tidak signifikan apabila masih ada kelompok yang persisten melancarkan tekanan.
Faktor ketiga adalah pola relasi yang ia jalankan dengan Joko Widodo (Jokowi). Anasir Jokowi masih sangat kuat dalam pemerintahannya hari ini. Yang paling kuat tertanam bukanlah fakta bahwa wakil presiden yang mendampinginya adalah Gibran Rakabuming Raka—anak kandung Jokowi yang saat ini sedang diamputasi posisinya melalui gugatan ijazah palsu di Mahkamah Konstitusi.
Bukan pula kondisi empirik bahwa masih banyak para menteri yang berstatus sebagai loyalis Jokowi di kabinet. Yang paling kuat tertanam dan menjadi “hutang politik” adalah dukungan penuh yang telah diberikan oleh Jokowi sendiri untuk melambungkan Prabowo ke kursi presiden. Jokowi mengerahkan seluruh instrumen kekuasaan untuk mendukung pencalonan dan kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, bahkan dengan harus memanggul cercaan sebagai pengkhianat partai dan dikeluarkan dari PDI-P.
“Hutang politik” ini sejatinya belum dibayar lunas oleh Prabowo. Narasi keberlanjutan selama masa kampanye Pilpres lalu tidak tergambar dalam kebijakan Prabowo hari ini. Pembangunan IKN tidak menjadi prioritas pemerintah—untuk tidak menyebut tidak dilanjutkan, beberapa menteri era Jokowi digeser dan diberhentikan, dan yang paling mencolok adalah Gibran bertarung sendirian menghadapi tuntutan ijazah palsu tanpa dukungan politik sama sekali dari Prabowo dan partai koalisi.
Situasi inilah yang memicu kerenggangan hubungan di antara keduanya. Prabowo sendiri menilai bahwa pergerakan Jokowi bersama PSI hari ini menjadi alarm bahaya bagi suksesi kesinambungan kepemimpinannya di 2029 mendatang. Hari ini, hanya PSI satu-satunya parpol yang melakukan pegerakan politik secara terbuka dalam menyongsong 2029.
Konsolidasi Kekuasaan Sebagai Solusi
Sebagai seorang ahli strategi, Prabowo sudah pasti mengevaluasi pola kepemimpinan yang ia jalankan selama dua tahun terakhir. Ambivalensi gaya kepemimpinan yang ia tampilkan selama ini tidak bisa terus dipertahankan. Apa yang menjadi sumber kecemasan dan kegamangan politik tersebut harus dipotong selekas-lekasnya agar tidak menjalar dan merenggut seluruh konfidensinya sebagai seorang pemimpin—kepala negara dan ketua umum partai politik.
Oleh karenanya, konsolidasi kekuasaan menjadi mekanisme logis rasional yang ia tempuh. Bahwasanya secara faktual ada sentripetalisme kekuasaan namun fragmentatif di kabinet, masih adanya kelompok eksternal yang melancarkan tekanan, dan panas-dingin hubungan dengan Jokowi, merupakan soal-soal yang harus dibenahi secara taktis dan strategis, bukan justru dibiarkan.
Dalam konteks ini kita bisa membaca arti penting reshuffle kabinet dan pembentukan Wantimpres oleh Prabowo dalam sepekan terakhir ini. Keduanya memang berakar dari kecemasan dan kegamangan Prabowo sendiri. Namun, keduanya apabila dicermati dan diolah dengan baik, dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memangkas sumber-submer kecemasan tersebut.
Ia tak segan menggeser figur-figur di kabinet yang kurang mumpuni di bidangnya. Ia juga tak sungkan untuk memberhentikan para pembantu yang loyalitasnya masih bercabang. Terkait pembentukan Wantimpres, sangat jelas terbaca intensi Prabowo untuk menjadikan lembaga ini sebagai wadah penampung konsolidatif bagi-bagi pihak-pihak yang kemungkinan besar akan bersuara kritis dan mengganggu jalannya pemerintahannya ke depan.
Ada nama Pratikno, Anwar Usman, dan Budi Gunawan yang terafiliasi dengan Jokowi dan PDI-P—dua kekuatan yang potensial mendistraksi jalannya pemerintahan yang ia pimpin. Ada nama Rocky Gerung, sosok kritis yang selalu berdiri di luar kekuasaan selama 10 tahun Jokowi berkuasa. Masuknya Rocky Gerung tentu bernilai sangat strategis bagi Prabowo sebagai “bantalan politik” dalam menghadapi kritik dari para pengamat, pakar, kelompok masyarakat sipil, dan mahasiswa yang selama ini bersuara kritis terhadap kebijakannya.
Nama-nama lainnya yang masuk dalam struktur Wantimpres bersifat netral, lebih mewakili basis profesionalisme dan perimbangan kekuatan dalam lanskap sosio-politik dan sosio-kultural masyarakat, menjadi elemen yang menegaskan urgensi dari keberadaan dewan ini sebagai penasihat presiden.
Ada nama Chairul Tanjung, Jusuf Hamka, dan Dato Sri Tahir yang menjadi representasi pebisnis dan pelaku usaha. Ada nama Shinta Nuriyah Wahid, Said Aqil Siradj, Quraish Shihab, yang mewakili basis keagamaan dan kebangsaan. Nama-nama ini bisa mereduksi kesan publik bahwa Wantimpres adalah sekadar lembaga untuk bagi-bagi kekuasaan.
Konsolidasi Butuh Tindak Lanjut
Pertanyaan selanjutnya yang penting untuk didaraskan kepada Prabowo adalah apakah setelah kebijakan reshuffle dan pembentukan Wantimpres ini secara otomatis dan serta-merta menjamin terkonsolidasinya kekuasaan untuk objektif-objektif jangka panjang? Jawabannya tentu tidak. Politik konsolidatif tidak bisa dimaknai an sich dengan merangkul seluruh kekuatan politik dalam satu kamar kekuasaan. Politik konsolidatif menjadi keliru apabika dimaknai hanya sekadar sebagai sentripetalisme kekuasaan. Dalam konteks inilah kejelian dan kecermatan politik Prabowo sebagai politisi diuji.
Konsolidasi kabinet akan berjalan lebih cepat apabila arsitektur kabinet dibuat lebih ramping. Konsolidasi akan lebih efektif dan efisien dilakukan apabila diiringi dengan monitoring dan evaluasi kinerja yang lebih sederhana. Boleh saja semua kekuatan pendukung dirangkul dalam kabinet, tapi arsitektur yang ramping akan membuat kabinet lebih tangkas dalam menerjemahkan kebijakan-kebijakan Prabowo.
Di sisi lain, arsitektur kabinet yang ramping akan mendukung efisiensi APBN agar dapat dialihkan dalam mendukung program-prorgram prioritas yang membutuhkan dana jumbo seperti MBG dan Kopdes Merah Putih. Agar lebih ramping, solusinya jelas, yakni memangkas jabatan politik di kabinet yang tidak terlalu signifikan, melebur kembali kementerian yang saling terkait, dan tidak latah membentuk badan-badan baru boros anggaran. Persoalan mendasarnya, beranikah opsi rasional ini diambil oleh Prabowo untuk dieksekusi?
Catatan lainnya adalah pada bagaimana Prabowo ke depan mengoptimalkan keberadaan Wantimpres yang ia bentuk. Agar lembaga ini tidak dinilai publik sebagai lembaga bagi-bagi jabatan dan penghamburan uang negara saja, Wantimpres harus dioptimalkan perannya dalam memberika saran dan masukan konkret untuk mengakselerasi kebijakan.
Restriksi-restriksi komunikasi secara langsung dengan presiden dapat dipecah kebuntuannya melalui keberadaan lembaga ini. Di sisi lain, figur-figur yang duduk di Wantimpres wajib turun langsung ke masyarakat yang menjadi basis profesionalismenya agar literasi, pemahaman, dan akseptansi terhadap kebijakan pemerintah semakin menguat dengan tidak menihilkan saran dan masukan.
Dengan demikian, politik konsolidatif yang dijalankan bukan sekadar berorientasi untuk menjaga stabilitas kekuasaan dan mereduksi resistensi, tapi semata-mata untuk memastikan bahwa pemerintah memenuhi mandatnya dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
