telusur.co.id - Program pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan perkembangan.
Hingga awal November 2026, penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP secara nasional telah mencapai 197.048 unit rumah dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp24,55 triliun.
Capaian tersebut mencerminkan peningkatan penyaluran program rumah subsidi sekaligus menjadi dorongan bagi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk memperluas koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian terkait, lembaga perbankan hingga asosiasi pengembang perumahan.
Perkembangan program tersebut disampaikan dalam konferensi pers Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang berlangsung di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, mengungkapkan, bahwa kinerja penyaluran FLPP sepanjang 2026 memperlihatkan perkembangan menggembirakan.
Peningkatan terutama terlihat pada triwulan III hingga Oktober 2026 apabila dibandingkan dengan periode serupa pada tahun sebelumnya.
Data BP Tapera per 31 Oktober 2026 menunjukkan penyaluran pembiayaan FLPP telah mencapai 194.360 unit rumah, dengan total dana yang tersalurkan sebesar Rp24,22 triliun. Bahkan, sepanjang Oktober saja, jumlah rumah yang berhasil dibiayai mencapai 29.352 unit atau tumbuh sekitar 22 persen dibandingkan Oktober tahun lalu.
“Kami optimistis melihat perkembangan penyaluran FLPP, khususnya pada triwulan III dan Oktober 2026 yang menunjukkan tren positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar Sid.
Sid menambahkan, capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan BP Tapera untuk mendorong percepatan realisasi pembiayaan.
Pendekatan kepada masyarakat terus diperluas melalui kegiatan sosialisasi, audiensi, publikasi di media sosial, hingga penyediaan booth layanan informasi perumahan.
Di samping itu, kata Sid, BP Tapera juga meningkatkan intensitas komunikasi dengan bank-bank penyalur dan organisasi pengembang.
Langkah ini dilakukan untuk membangun keterhubungan antara calon penerima manfaat, penyedia rumah, dan lembaga pembiayaan.
Dengan pola koordinasi tersebut, berbagai hambatan yang muncul dalam proses pengajuan maupun penyaluran pembiayaan diharapkan dapat diketahui lebih awal dan dicarikan penyelesaiannya secara bersama-sama.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam pelaksanaan program pembiayaan perumahan.
Dia menambahkan, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga membutuhkan kesiapan seluruh ekosistem perumahan.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian pemerintah adalah persiapan pelaksanaan akad kredit massal pada Desember 2026.
Untuk merealisasikan agenda tersebut, koordinasi antara perbankan, pengembang, dan BP Tapera perlu terus ditingkatkan.
“Kolaborasi seluruh pihak harus terus diperkuat. Kita ingin memastikan masyarakat tidak hanya mendapatkan akses pembiayaan, tetapi juga kemudahan dalam seluruh proses kepemilikan rumah," tutur Ara sapaan akrab Maruarar.
"Karena itu, kesiapan perbankan, pengembang, dan dukungan BP Tapera menjadi sangat penting agar pelaksanaan akad massal pada Desember mendatang dapat berjalan dengan baik,” lanjut dia.
Persiapan yang dimaksud meliputi ketersediaan rumah yang siap dihuni, pemenuhan dokumen administrasi calon debitur, serta kepastian proses pembiayaan di masing-masing bank penyalur.
Seluruh aspek tersebut perlu dipastikan berjalan lancar agar calon penerima manfaat tidak menghadapi kendala saat memasuki tahapan akad kredit.
Komitmen untuk menjaga kesinambungan penyaluran FLPP juga ditegaskan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.
Dia menyebut keterlibatan aktif pemerintah, lembaga keuangan, dan pengembang menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan realisasi pembiayaan rumah subsidi.
“BP Tapera terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar penyaluran FLPP semakin optimal,” tegas Heru.
Dalam pemaparannya, Heru juga menguraikan kontribusi sejumlah bank penyalur yang mendukung pelaksanaan program FLPP.
Bank BTN berada di posisi teratas dengan realisasi pembiayaan sebanyak 85.341 unit rumah. Berikutnya, Bank Syariah Nasional menyalurkan 48.286 unit, sedangkan BRI mencatatkan pembiayaan sebanyak 26.182 unit rumah.
Sementara itu, berdasarkan persebaran wilayah, Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi penyaluran tertinggi, yakni 44.295 unit rumah. Posisi berikutnya ditempati Jawa Tengah dengan 17.906 unit dan Sulawesi Selatan sebanyak 16.538 unit rumah.
Perkembangan penyaluran juga masih berlanjut setelah penutupan data Oktober. Berdasarkan pembaruan data BP Tapera pada 2 November 2026 pukul 14.30 WIB, jumlah rumah yang telah memperoleh pembiayaan FLPP mencapai 197.048 unit dengan nilai keseluruhan Rp24,55 triliun.
Dengan demikian, terdapat tambahan 2.688 unit rumah dibandingkan posisi realisasi pada akhir Oktober.
Lebih lanjut, Heru menyatakan, BP Tapera bersiap mendukung agenda akad massal yang direncanakan berlangsung dalam dua tahap pada Desember mendatang. Pemerintah menargetkan sebanyak 71.000 unit rumah mengikuti akad pada 17 Desember 2026, kemudian disusul 30.000 unit rumah pada 21 Desember 2026.
Laporan: Malik Sihite
-thumbnail.webp)
