Produser film Para Perasuk, Siera Tamihardja, melontarkan kritik terhadap Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam malam penganugerahan Festival Film Indonesia (FFI) 2026, Jumat (20/11).
Kritik tersebut disampaikan Siera saat memberikan pidato kemenangan setelah Para Perasuk, film yang diproduserinya bersama Iman Usman dan Amalia Fitriani Rusdi, dinobatkan sebagai Film Terbaik FFI 2026.
Dalam pidatonya, Siera menyinggung pernyataan Fadli Zon yang sebelumnya mempertanyakan bukti pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.
Dia menilai penyangkalan terhadap peristiwa tersebut merupakan sikap yang tidak berempati terhadap korban.
"Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon saya cuma ingin bilang bahwa penyangkalan terhadap pemerkosaan massal 1998 adalah sebuah tindakan yang sangat menjijikkan nirempati," kata Siera, dikutip Sabtu (21/11/2026).
Dia kemudian menekankan peran film sebagai medium yang dapat menghadirkan beragam perspektif sekaligus menumbuhkan empati di tengah masyarakat.
"Karena itu saya ingin berterima kasih kepada film. Sebuah media multi perspektif yang bisa membangkitkan empati bagi yang membuat ataupun menontonnya," tambah Siera.
Siera Tamihardja merupakan produser film Indonesia yang memiliki pengalaman di industri perfilman. Dia juga tercatat pernah bekerja di The Walt Disney Company.
Namanya menjadi perhatian publik setelah film Para Perasuk berhasil membawa pulang penghargaan tertinggi dalam ajang FFI 2026.
Pernyataan Fadli Zon soal Mei 1998
Pernyataan yang disinggung Siera sebelumnya disampaikan Fadli Zon dalam wawancara di podcast IDN Times bersama jurnalis senior Uni Lubis pada Juni 2025.
Dalam wawancara tersebut, Fadli mempertanyakan penggunaan istilah pemerkosaan massal terhadap perempuan dalam kerusuhan 13-15 Mei 1998, khususnya perempuan keturunan Tionghoa.
Dia juga mempertanyakan bukti yang mendasari penyebutan peristiwa tersebut sebagai pemerkosaan massal. Fadli bahkan menyebut informasi itu sebagai cerita yang membutuhkan pembuktian.
"Ada pemerkosaan massal, betul enggak ada pemerkosaan massal? Pemerkosaan massal kata siapa itu? Enggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada tunjukkan, ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak ada," kata Fadli dikutip, Sabtu (21/11/2026).
Pernyataan tersebut menuai kecaman dari sejumlah kalangan, mulai dari aktivis hak asasi manusia, aktivis perempuan, hingga kelompok masyarakat sipil.
Mereka menilai pernyataan Fadli berpotensi mengesampingkan pengalaman para korban serta temuan lembaga yang telah mendokumentasikan kekerasan seksual dalam tragedi Mei 1998.
Merespons polemik tersebut, Fadli kemudian memberikan penjelasan melalui unggahan di media sosial pada 16 Juni 2025.
Dia membantah anggapan bahwa dirinya menyangkal terjadinya kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998.
Fadli menyatakan bahwa pernyataannya bertujuan menekankan pentingnya penggunaan fakta hukum dan bukti yang telah diuji secara akademik maupun legal dalam penulisan sejarah.
“Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik, sebagaimana lazim dalam praktik historiografi. Apalagi menyangkut angka dan istilah yang masih problematik,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima, (16/6/2025).
Politikus Gerindra itu juga menyoroti penggunaan istilah 'massal' yang menurutnya masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan masyarakat selama lebih dari dua dekade.
Oleh sebab itu, dia menilai persoalan terminologi tersebut perlu disikapi secara bijak dan empatik.
Selain itu, Fadli menyebut laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) saat itu hanya mencantumkan angka tanpa disertai data pendukung yang dinilainya solid, seperti identitas, waktu, peristiwa, lokasi kejadian, maupun pelaku.
"Berbagai tindak kejahatan terjadi di tengah kerusuhan 13-14 Mei 1998, termasuk kekerasan seksual. Namun terkait ‘perkosaan massal’ perlu kehati- hatian karena data peristiwa itu tak pernah konklusif,” kata dia.
Meski demikian, Fadli menegaskan dirinya mengecam segala bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, baik yang terjadi pada masa lalu maupun yang masih berlangsung hingga saat ini.
Dia pun menyatakan bahwa pernyataannya mengenai penggunaan istilah pemerkosaan massal tidak dimaksudkan untuk meniadakan penderitaan para korban.
Editor: Risyad.