Kurniasih: Penempatan 242 Ribu Guru PPPK Harus Perhatikan Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Guru

by Hamdani |
Kurniasih: Penempatan 242 Ribu Guru PPPK Harus Perhatikan Kebutuhan Sekolah dan Kondisi Guru
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS sekaligus Ketua DPP PKS Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Kurniasih Mufidayati

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS sekaligus Ketua DPP PKS Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Kurniasih Mufidayati, menegaskan bahwa pemetaan ulang terhadap 242.482 guru PPPK paruh waktu yang dijadwalkan beralih menjadi PPPK penuh waktu pada 1 Januari 2027 harus dilakukan secara objektif, adil, dan memperhatikan kondisi nyata para guru.

Kurniasih mengapresiasi upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang berkoordinasi dengan dinas pendidikan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam memetakan kebutuhan guru. Langkah tersebut dinilai penting agar distribusi dan penempatan tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah.

Sebelumnya, Kemendikdasmen telah melakukan proses verifikasi dan validasi untuk memastikan jumlah guru yang masih aktif serta kebutuhan formasi di setiap daerah. Hasil pemetaan tersebut selanjutnya diusulkan melalui Ruang Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen sebagai dasar penetapan penempatan.

Kurniasih menekankan bahwa pemetaan juga harus memperhatikan guru PPPK paruh waktu yang selama ini bertugas di sekolah swasta. Ia mengingatkan agar perubahan status menjadi PPPK penuh waktu tidak berujung pada pemindahan guru ke sekolah negeri apabila hal tersebut justru menyebabkan sekolah swasta tempat mereka mengajar kehilangan tenaga pendidik.

Menurutnya, penataan distribusi guru memang diperlukan agar tidak terjadi penumpukan tenaga pendidik di satu sekolah, sementara sekolah lainnya masih mengalami kekurangan. Namun, kebijakan tersebut harus tetap menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan sekolah dan perlindungan hak serta kondisi guru.

“Penataan ini memang dibutuhkan karena perubahan status jangan sampai membuat satu sekolah kelebihan guru sementara sekolah yang lain tetap kekurangan. Tetapi prinsipnya harus dua-duanya terpenuhi, yakni kebutuhan sekolah tertangani dan hak serta kondisi guru tetap terlindungi,” ujar Kurniasih di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, penentuan lokasi penugasan tidak boleh hanya berpedoman pada jumlah guru dan ketersediaan formasi. Ada sejumlah aspek lain yang perlu menjadi bahan pertimbangan, seperti kesesuaian bidang studi, beban kerja mengajar, tempat tinggal, jarak tempuh, akses transportasi, keadaan keluarga, hingga kesinambungan kegiatan belajar mengajar di sekolah asal.

Kurniasih menilai berbagai aspek tersebut harus diperhitungkan karena perpindahan tempat tugas dapat berdampak langsung terhadap kehidupan pribadi maupun keluarga seorang guru.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak semata-mata memandang guru sebagai angka dalam data distribusi. Sebab, setiap guru memiliki latar belakang dan tanggung jawab yang berbeda. Ada yang telah lama mengabdi di suatu daerah, memiliki tanggung jawab mengasuh anak atau merawat orang tua, hingga menghadapi keterbatasan akses transportasi.

“Jangan melihat guru hanya sebagai angka dalam tabel distribusi. Mereka punya keluarga, ada yang sudah puluhan tahun mengabdi di satu wilayah, ada yang harus mengurus anak atau orang tua, ada pula yang akses transportasinya sangat terbatas. Semua itu harus menjadi pertimbangan dalam penempatan,” katanya.

Sebelumnya, Kemendikdasmen menyampaikan bahwa penempatan guru akan diupayakan tetap berada dalam wilayah kewenangan yang sama. Pemerintah juga berupaya menghindari penugasan di lokasi yang jauh dari tempat kerja saat ini selama masih terdapat sekolah di sekitar yang membutuhkan tenaga pendidik.

Kurniasih menyambut positif kebijakan tersebut. Meski demikian, ia meminta agar prinsip penempatan dalam wilayah yang sama dijabarkan ke dalam aturan teknis yang tegas dan seragam sehingga pelaksanaannya tidak berbeda-beda di setiap daerah.

Ia menilai pemerintah perlu menetapkan sejumlah ketentuan secara terperinci, mulai dari batas kewajaran jarak penempatan dari domisili guru, pertimbangan kondisi keluarga, penentuan sekolah berdasarkan kebutuhan bidang studi, hingga prosedur pengajuan keberatan apabila lokasi penugasan dinilai memberatkan.

“Kami ingin ada standar yang jelas. Misalnya, bagaimana definisi penempatan yang masih wajar dari domisili, bagaimana bila guru memiliki kondisi keluarga tertentu, bagaimana bila bidang studinya dibutuhkan di beberapa sekolah, serta bagaimana mekanisme keberatan bila penempatan dinilai sangat memberatkan,” ujarnya.

Selain itu, Kurniasih mendorong Kemendikdasmen menyediakan kesempatan bagi guru untuk melakukan konfirmasi sebelum keputusan penempatan ditetapkan secara final. Menurutnya, data administrasi harus dilengkapi dengan pemeriksaan kondisi faktual di lapangan agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan situasi masing-masing guru.

Ia mencontohkan kemungkinan adanya perbedaan antara alamat yang tercatat dalam sistem dengan tempat tinggal sebenarnya. Perubahan kondisi keluarga maupun kendala akses perjalanan juga perlu diperiksa secara langsung sebelum penempatan diputuskan.

“Data memang menjadi dasar utama, tetapi guru harus diberi ruang untuk mengonfirmasi. Bisa saja alamat di sistem berbeda dengan tempat tinggal aktual, kondisi keluarga berubah, atau ada akses jalan yang secara jarak terlihat dekat tetapi secara nyata sulit ditempuh. Jadi, prosesnya harus transparan dan memberi ruang klarifikasi,” katanya.

Lebih lanjut, Kurniasih meminta agar proses perubahan status kepegawaian dan penempatan tidak menimbulkan persoalan terhadap hak-hak guru, termasuk penerbitan surat keputusan (SK) maupun pembayaran penghasilan.

Menurutnya, kepastian administrasi menjadi hal mendasar mengingat 242.482 guru PPPK paruh waktu direncanakan beralih menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Untuk mendukung kelancaran kebijakan tersebut, Kemendikdasmen juga telah meminta pemutakhiran dan kepastian status keaktifan data guru dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Kurniasih mengingatkan agar jangan sampai perubahan status kepegawaian tidak diikuti dengan kesiapan administrasi yang memadai. Keterlambatan penerbitan SK penempatan, ketidaksesuaian data, maupun hambatan pembayaran hak guru harus diantisipasi sejak awal.

“Jangan sampai status sudah berubah, tetapi SK penempatan terlambat, data belum sinkron, atau pembayaran hak guru justru tersendat. Seluruh proses administrasi harus selesai dan terkoneksi sebelum kebijakan berlaku efektif,” katanya.

Ia berharap proses pemetaan terhadap 242.482 guru PPPK tersebut tidak hanya menjadi bagian dari persiapan perubahan status kepegawaian, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk membenahi persoalan ketidakmerataan distribusi guru yang selama ini masih terjadi di berbagai daerah.

Komentar

Berita Terkait