Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan enam pemerintah kabupaten dan kota sebagai peraih Indeks Pembangunan Statistik (IPS) tertinggi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026. Penghargaan tersebut diberikan kepada daerah yang dinilai berhasil membangun tata kelola data statistik secara terintegrasi dan berkualitas.
Penghargaan bertajuk Anindhita Wistara Data 2026 itu diserahkan dalam acara penganugerahan di Jakarta, 11 November 2026. Tiga kabupaten yang meraih penghargaan adalah Tangerang, Tegal, dan Tabalong. Sementara untuk kategori kota, penghargaan diberikan kepada Bandung, Surakarta, dan Tanjungpinang.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pelaksanaan EPSS merupakan bagian dari upaya memperkuat Sistem Statistik Nasional melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
"IPS ini juga menjadi indikator prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Pencapaian ini membutuhkan kepemimpinan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta komitmen dari seluruh kementerian/lembaga," ujar dia melalui keterangan tertulisnya, dikutip Senin (16/11/2026).
Dia menjelaskan, penyelenggaraan statistik berkualitas tidak dapat dibebankan hanya kepada BPS.
Amalia bilang, keterlibatan aktif seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diperlukan sebagai produsen statistik sektoral.
Dalam pelaksanaan EPSS 2026, tercatat 507 pemerintah kabupaten dan kota ikut berpartisipasi. Jumlah tersebut setara dengan 98,63 persen dari target yang ditetapkan. Adapun tingkat partisipasi instansi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi telah mencapai 100 persen.
Di kategori pemerintah kabupaten, Kabupaten Tangerang menempati posisi pertama berkat penerapan tata kelola statistik yang terstruktur. Upaya tersebut terlihat dari penerapan standar data, integrasi informasi, serta penyebarluasan data melalui portal digital. Capaian itu juga ditopang ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai.
Posisi kedua diraih Kabupaten Tegal. Daerah ini dinilai mampu mengembangkan tata kelola statistik melalui penerapan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), harmonisasi data oleh walidata, serta evaluasi secara berkala. Pemerintah daerah juga memperkuat pemanfaatan teknologi big data.
Sementara itu, Kabupaten Tabalong berada di peringkat ketiga. Keberhasilan tersebut didukung penerapan kebijakan SDI, peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang statistik, serta kolaborasi antarpenghasil data.
Evaluasi berbasis indikator dan tindak lanjut yang terukur turut memperkuat integrasi pengelolaan statistik di daerah tersebut.
Untuk kategori pemerintah kota, Bandung berhasil menduduki peringkat pertama. Pemerintah Kota Bandung dinilai memiliki tata kelola statistik yang terarah melalui penerapan pedoman standar, peningkatan kapasitas SDM, dan kolaborasi melalui Forum Satu Data. Penguatan tindak lanjut evaluasi serta pemeriksaan kualitas data juga menjadi faktor pendukung.
Kota Surakarta menempati urutan kedua dengan mengandalkan portal SoloData sebagai sarana pengelolaan dan penyediaan informasi statistik. Sistem tersebut didukung proses validasi data, analisis statistik, serta kerja sama dengan BPS.
Adapun Kota Tanjungpinang meraih posisi ketiga. Pengembangan portal Open Data, penerapan standar kualitas informasi, evaluasi rutin, dan kolaborasi lintas instansi menjadi sejumlah aspek yang mendukung pencapaian tersebut.
BPS, kata Amalia, menilai keberhasilan keenam daerah itu menunjukkan bahwa pengelolaan statistik yang baik dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan.
Selain kategori pemerintah kabupaten dan kota, BPS turut memberikan penghargaan kepada tiga instansi terbaik pada masing-masing empat kategori lainnya, yakni kementerian, lembaga pemerintah, lembaga negara dan lembaga pemerintah lainnya, serta pemerintah provinsi.
Lebih jauh, Amalia berharap penghargaan tersebut tidak berhenti sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi dorongan bagi seluruh instansi untuk terus meningkatkan kualitas data yang dihasilkan.
Dia pun menegaskan, hasil EPSS harus dimanfaatkan sebagai landasan untuk membangun statistik yang berkualitas, relevan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Semoga penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas data-data yang dihasilkan oleh Bapak/Ibu di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," tutur Amalia.
Amalia turut mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam pengelolaan data agar Sistem Statistik Nasional semakin tangguh dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan.
Sebagai informasi, EPSS 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan pada 2023 dan 2024. Evaluasi ini menggunakan pendekatan Capability Maturity Model (CMM) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral.
Penilaian dilakukan melalui lima tingkatan kematangan, mulai dari rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, hingga optimum.
Secara keseluruhan, evaluasi mencakup lima domain, 19 aspek, dan 38 indikator. Hasil penilaian kemudian diolah menjadi IPS dengan rentang nilai 1,00 hingga 5,00 sebagai gambaran kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi.
Editor: Risyad.