telusur.co.id — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi, menyoroti distribusi anggaran Kementerian Transmigrasi yang dinilainya belum proporsional. Ia meminta pemerintah mengevaluasi kembali penempatan anggaran agar sejumlah program unggulan transmigrasi tidak terabaikan.
Mori mengungkapkan, anggaran Kementerian Transmigrasi yang sebelumnya berada di kisaran Rp400 miliar mendapat tambahan anggaran. Namun, menurutnya, tambahan tersebut perlu didistribusikan secara lebih seimbang dan tidak terlalu terkonsentrasi pada satu program.
"Kami melihat fokusnya terlalu tinggi sekali di sini, sementara berkaitan dengan transmigrasi ini banyak hal lain yang sebetulnya bisa Bapak fokuskan. Jadi ini kami melihat tidak imbang," ujar Mori dalam rapat kerja bersama pemerintah, Kamis (24/9/2026).
Ia mengingatkan, konsentrasi anggaran yang terlalu besar pada satu program berpotensi mengurangi ruang fiskal bagi program strategis lainnya. Padahal, menurut Mori, pembangunan transmigrasi mencakup banyak aspek yang membutuhkan dukungan anggaran secara berkelanjutan.
Mori juga menyoroti adanya irisan kewenangan dalam sejumlah program penataan kawasan transmigrasi dengan kementerian dan lembaga lain, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Dalam Negeri.
Karena itu, ia meminta pemerintah meninjau kembali skema distribusi anggaran agar pelaksanaan berbagai program transmigrasi dapat berjalan lebih seimbang.
"Kami khawatir kalau Bapak betul-betul fokus hanya pada program ini, cita-cita Bapak dengan transmigrasi yang bermartabat itu akan terganggu," tegasnya.
Mori menegaskan, kritik tersebut bukan berarti pihaknya mempersoalkan program yang telah ditetapkan sebagai prioritas pemerintah. Ia hanya meminta agar anggaran tidak terlalu terkonsentrasi pada satu agenda sehingga program unggulan lainnya memiliki ruang untuk berkembang.
"Mungkin kalau kita lihat sekilas, bisa dibilang 70 persen lebih ada di sini. Mungkin mohon dipertimbangkan agar peralokasian terhadap program-program keunggulan Bapak lain itu diperluas," ujarnya.
Selain distribusi anggaran, Mori menilai sejumlah target program transmigrasi juga perlu dikaji ulang. Salah satunya program Translokal yang memiliki target penempatan hanya 75 kepala keluarga (KK).
"Misalnya di Translokal itu hanya bicara penempatan 75 KK. 75 KK itu terlalu kecil menurut saya, Pak Menteri," katanya.
Mori meminta pimpinan dan Menteri Transmigrasi melakukan evaluasi terhadap target maupun alokasi anggaran berbagai program unggulan. Menurutnya, penyesuaian diperlukan agar seluruh agenda transmigrasi dapat berjalan secara optimal dan tidak hanya bertumpu pada satu program.
"Ini menjadi atensi. Mohon atensi dari pimpinan agar sekali lagi ada revisi terkait target-target pada program-program keunggulan Bapak lainnya, tidak hanya di sini," pungkasnya.
