Telusur.co.id – Melalui Keputusan Nomor 24/DPR RI/2025-2026, DPR RI pada 25 September 2025 lalu telah menetapkan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2026.
Rencana perubahan Undang-Undang ini menjadi momentum untuk menata kembali arsitektur kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), termasuk memperjelas status kelembagaan, tata kelola dana zakat, hingga hubungan antara zakat dan pajak.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertema "Reformulasi Arsitektur UU Zakat: Menguatkan atau Melemahkan BAZNAS" yang diselenggarakan oleh Yayasan Talibuana Nusantara pada Kamis (19/11/2026), di Pancoran, Jakarta Selatan.
Sejumlah narasumber yang hadir pada diskusi tersebut diantaranya Wakil Ketua BAZNAS RI Zainut Tauhid Sa'adi, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, Anggota DPR RI periode 2019-2024 Mujib Rohmat dan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masykuri Abdillah.
Ketua Yayasan Talibuana Nusantara, Endin AJ. Soefihara, mengatakan, inisiatif penyelenggaraan diskusi tersebut merupakan bentuk kontribusi pemikiran kepada DPR, pemerintah, khususnya Kementerian Agama, serta BAZNAS sebagai pelaksana undang-undang pengelolaan zakat.
"Diskusi pertama ini untuk mendengarkan apa saja yang menjadi concern BAZNAS di dalam perubahan undang-undang tentang zakat ini, dan apa saja concern DPR tentang perubahan undang-undang ini," Ujar Endin.
Di kesempatan tersebut, Endin turut menyoroti berbagai persoalan yang erat kaitannya dengan tata kelola zakat seperti besarnya potensi zakat nasional yang dinilai belum terakomodasi dan dikelola secara optimal, kegelisahan terkait penamaan dana yang dikelola BAZNAS karena berimplikasi terhadap sistem pertanggungjawabannya, hubungan antara zakat dan pajak, serta kejelasan terhadap status kepemilikan dana zakat yang berrelasi dengan mekanisme pengelolaan keuangan.
"Misalnya uang yang terkumpul di BAZNAS tersebut itu uang siapa, apakah itu uang negara atau itu uang masyarakat yang dipercayakan kepada BAZNAS yang kita menyebutnya sebagai uang umat. Masing-masing kan punya konsekuensi sendiri-sendiri," terangnya.
"Kalau dia uang negara, maka dia tunduk kepada Undang-Undang mengenai keuangan negara. Kalau dia uang umat apakah juga dia termasuk di dalam sistem dan mekanisme pengelolaan uang negara itu," sambungnya.
Selain persoalan dana, diskusi juga menyoroti kepastian status organisasi BAZNAS. Apakah BAZNAS merupakan organisasi negara, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga dengan karakter campuran antara keduanya.
Menurut Endin, persoalan tersebut perlu dirumuskan secara jelas dalam revisi UU Zakat. Sebab, status kelembagaan akan menentukan kerangka regulasi, mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban, serta hubungan BAZNAS dengan pemerintah.
"Tapi hari ini ini masih diskusi tahapan-tahapan awal pemikiran dan mungkin ke depan akan kita lakukan diskusi berikutnya yang lebih konkret kepada tema-tema khusus mengenai apa saja yang harus masuk di RUU dimaksud," katanya.
Sebelum mengakhiri keterangannya, Endin mendorong agar ke depan, BAZNAS perlu menerapkan perpaduan antara aturan kenegaraan dan aturan yang berlandaskan syariat Islam. Pasalnya, Endin berpandangan bahwa BAZNAS mesti tunduk pada aturan-aturan kenegaraan, mengingat lembaga tersebut menjalankan fungsi pengelolaan zakat dalam sistem hukum Indonesia. Di sisi lain, karena zakat merupakan instrumen ibadah umat Islam, pengelolaannya juga harus berlandaskan hukum fikih dan syariat Islam.
"Maka itu harus ada mix dia tunduk kepada hukum negara sekaligus juga dia harus tunduk kepada hukum fikih ataupun syariat Islam. Ini agak susah ini memang menentukan koordinasinya, sehingga perlu dibahas secara mendalam," pungkasnya.