Not Another Coretax Problem! Trust Issues di Balik Transformasi Pajak Digital

by Telusur Opini |
Not Another Coretax Problem! Trust Issues di Balik Transformasi Pajak Digital
Coretax.

Oleh Janet Aurell Felina Marbun dan Lira Azh Zhahra Salim, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.

Layar masih menampilkan loading yang berputar, tombol “masuk” sudah ditekan sepuluh kali, tetapi halaman tak kunjung terbuka, sementara tenggat lapor pajak terus berjalan tanpa peduli nasib kita.

Kalau adegan ini terasa akrab, Anda tidak sendirian. Sejak 1 Januari 2025, PMK Nomor 81 Tahun 2024 mulai berlaku dan Coretax resmi menjadi sistem inti administrasi perpajakan kita. Pembangunannya bagian dari proyek pembaruan sistem yang diatur dalam Perpres Nomor 40 Tahun 2018. Niatnya bagus: semua urusan pajak dalam satu pintu. Tapi di lapangan, muncullah keluhan setengah capek setengah pasrah: not another Coretax problem!

Gen Z akrab dengan aplikasi, tetapi pandai memakai aplikasi tidak otomatis berarti paham pajak. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat 63,19 persen penduduk bekerja di ibu kota adalah pekerja formal, atau sekitar 3,29 juta orang dari 5,21 juta penduduk bekerja. Sebagian dari mereka adalah anak muda yang baru pertama kali bersentuhan dengan kewajiban pajak. Bagi pekerja formal, pajak biasanya sudah dipotong dari gaji oleh pemberi kerja lewat Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Karena terpotong otomatis, banyak orang memandangnya hanya sebagai “gaji yang berkurang”, tanpa tahu dasar hitungan dan haknya.

Ketika layanan digital justru membingungkan, jarak antara warga dan otoritas pajak bisa kian lebar. Kepatuhan mungkin tetap terjadi, tetapi karena takut sanksi, bukan karena sadar. Kondisi ini bisa disebut conditional trust (kepercayaan bersyarat): seseorang tetap menaati aturan, tetapi belum sepenuhnya yakin kepada pihak yang menjalankannya.

Padahal, Coretax dibangun dengan alasan yang jelas, yaitu memperbarui sistem lama, meningkatkan penerimaan negara, dan mewujudkan keadilan pajak di tengah ekonomi digital. Dasar hukumnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, yang telah diubah empat kali, terakhir lewat PMK Nomor 1 Tahun 2026. Sistem ini berlaku sejak 1 Januari 2025 pada masa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Cakupannya meliputi pendaftaran NPWP, faktur pajak, sertifikat elektronik, pelaporan SPT Tahunan, hingga pembayaran. Faktur pajak adalah bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan sertifikat elektronik berfungsi sebagai identitas dan tanda tangan digital. Semua proses ini bertumpu pada prinsip self-assessment, yakni wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya. Ada pula fitur pre-filled data, yaitu pengisian otomatis dari data yang sudah tersedia di sistem.

Sayangnya, di lapangan gangguan sistem, kendala kode OTP, dan data terisi otomatis yang tidak sesuai menjadi keluhan pengguna. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 3 Februari 2025 menunjukkan jurangnya: faktur pajak masa Januari 2025 yang terbit mencapai 30.143.543, tetapi baru 218.994 wajib pajak yang sudah menerbitkan faktur, padahal 508.679 telah memiliki sertifikat digital. Bagi pelaku usaha, selisih itu berarti transaksi tertahan dan arus kas tersendat.

Persoalan ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak cukup dinilai dari kecanggihan teknologi. Keberhasilannya juga bergantung pada digital trust, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Model kepercayaan klasik dari Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) menyebut tiga fondasinya: kemampuan, kepedulian, dan integritas. Dalam layanan pajak, kemampuan tampak pada sistem yang stabil. Kepedulian tampak pada komunikasi yang mudah dipahami dan petugas yang tanggap. Integritas tampak pada transparansi dan tanggung jawab dalam menjaga data pribadi, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

DJP sendiri mengakui adanya masalah. Melalui KEP-67/PJ/2025, sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran, penyetoran, dan pelaporan dihapus selama masa transisi. Langkah ini patut dihargai, meski kepastian yang datang setelah keluhan memuncak tentu kalah kuat dibanding kepastian yang disiapkan sejak awal. Perilaku wajib pajak pun mendukung gagasan conditional trust. Per 20 Oktober 2025, baru 2,5 juta wajib pajak mengaktivasi akun Coretax. Per 2 Januari 2026 jumlahnya melonjak menjadi 11,19 juta, dan akhir Mei 2026 mencapai 19,502 juta akun. Lonjakan terjadi saat tenggat mendekat, ketika pelaporan SPT Tahunan wajib dilakukan daring lewat Coretax. Banyak orang beralih karena tidak ada pilihan lain, bukan semata karena yakin.

Lalu, apa yang bisa dilakukan? Pertama, DJP perlu menguji fitur baru secara bertahap bersama pengguna nyata sebelum diluncurkan, termasuk pekerja muda dan pelaku UMKM yang mengurus pajak tanpa konsultan. Kedua, komunikasi perlu dilakukan secara proaktif, lewat panduan yang jelas dan mudah ditemukan sebelum masalah menjadi viral. Ketiga, kanal pengaduan harus cepat dan responsif, dan perlindungan data pribadi harus diperlakukan sebagai komitmen layanan, bukan pelengkap kebijakan. Di sisi lain, wajib pajak juga punya peran: mengaktivasi akun lebih awal, memeriksa data jauh sebelum tenggat, dan melapor lewat kanal resmi bila ada kendala.

Pada akhirnya, Coretax memang proyek teknologi, tetapi hakikatnya ia adalah hubungan antara negara dan warganya. Bagi Gen Z, belajar pajak bukan soal ikut-ikutan tren, melainkan bekal agar kita tidak sekadar patuh, tetapi paham. Maka, ketika keluhan “Not another Coretax problem!” terdengar lagi, mungkin saatnya mengganti pertanyaan. Bukan lagi “kapan sistemnya normal?”, melainkan “kapan kepercayaan kita pulih?”

Komentar

Berita Terkait