Oleh: Dania Putri Resdiani dan Violeta Cahya Mayda, Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
Membayar pajak kendaraan tanpa antre di kantor Samsat kini bukan lagi sebuah mimpi berkala. Cukup hanya bermodalkan ponsel, kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat diselesaikan dimana saja, baik di rumah, kantor, ataupun sedang dalam perjalanan. Namun, bagi sebagian pemilik kendaraan, adanya kemudahan ini masih terasa belum menyeluruh. MemangĀ aplikasi sudah terpasang, akun sudah aktif, akan tetapi pada waktu tertentu mereka tetap diminta untuk datang langsung ke kantor Samsat. Situasi ini menimbulkan tanda tanya yang wajar bagi pemilik kendaraan. Jika layanan administrasi kendaraan sudah digital, mengapa tatap muka masih diperlukan? Apakah aplikasinya yang belum sempurna, atau masyarakat yang belum memahami batas layanannya?
Belakangan ini, pemilik kendaraan yang sudah memasang aplikasi dan rutin membayar pajak melalui ponsel tetap harus datang ke Samsat pada beberapa urusan tertentu. Banyak pemilik kendaraan mengira bahwa semua perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan dan seterusnya dapat dilakukan hanya dengan menggunakan ponsel saja. Satu tahun sebelumnya tepatnya pada tahun 2025, Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Pol. Wibowo juga menegaskan bahwa pengesahan STNK tahun kelima wajib dilakukan secara manual di Samsat. Di sini timbul masalah karena bagi pengguna yang merasa sudah nyaman dengan adanya digitalisasi, kondisi ini menimbulkan kekecewaan tersendiri, bukan karena terdapat kekeliruan aturan melainkan karena ekspektasi yang ada dalam pikiran pemilik kendaraan tidak sejalan dengan kenyataan yang ada. Ketika pemerintah terus mengajak masyarakatnya beralih ke layanan digital, hal ini timbul kewajaran jika sebagian orang mengira bahwa seluruh urusan pembayaran PKB sudah dapat sepenuhnya dilakukan melalui ponsel.
SIGNAL sebagai Kanal Resmi Digitalisasi PKB
Salah satu layanan publik yang dapat dikenali masyarakat adalah Samsat Digital Nasional (SIGNAL). Aplikasi ini dikembangkan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri sebagai penerus dari Samsat Online Nasional (Samolnas) dan berada di bawah pembinaan Pembina Samsat Nasional, yaitu Korlantas Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan Jasa Raharja. Aplikasi SIGNAL memiliki beberapa fungsi seperti, mencakup pengesahan STNK tahunan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Menurut Wibowo, aplikasi SIGNAL diciptakan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan pengesahan STNK setiap tahun hingga tahun ke empat tanpa harus datang ke kantor Samsat.
Tidak Semua Layanan Kendaraan Bermotor Dapat Dilakukan Melalui Ponsel
Pada kenyataannya, aplikasi SIGNAL ini memang dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi layanan administrasi PKB, tetapi terdapat beberapa layanan yang mengharuskan pemilik kendaraan tetap datang langsung ke kantor Samsat. Misalnya, dalam melakukan perpanjangan STNK lima tahunan yang hanya bisa dilakukan langsung di kantor Samsat tempat STNK terdaftar. Proses ini diperlukan datang langsung ke kantor Samsat karena akan dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan dan penggantian STNK serta pelat nomor kendaraan. Proses pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian data kendaraan dengan dokumen resmi milik pemilik kendaraan, seperti Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP), STNK, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP). Apabila ditemukan identitas kendaraan yang belum sesuai dengan pemilik kendaraan, pemilik kendaraan perlu melakukan proses balik nama di Kantor Samsat karena memerlukan verifikasi dokumen asli.
Ketentuan ini juga berlaku pada proses mutasi kendaraan, bagi kendaraan yang data kendaraannya mengalami masalah ataupun memiliki tunggakan pajak harus dituntaskan langsung di kantor Samsat. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan melalui ponsel. Keterbatasan SIGNAL ini bukan semata-mata menunjukkan bahwa aplikasi SIGNAL belum mampu memberikan layanan secara optimal, tetapi memang ada beberapa pelayanan yang memerlukan pemilik kendaraan hadir langsung ke kantor Samsat karena perlu dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian ketidaksesuaian data terlebih dahulu.
Hingga saat ini, aplikasi SIGNAL sudah dapat digunakan di 33 provinsi di Indonesia, sementara 5 provinsi lainnya mengembangkan kanal digital Samsat masing-masing daerahnya, seperti Nusa Tenggara Timur, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah yang menggunakan layanan digital Samsat daerahnya sendiri, serta Papua Pegunungan yang menggunakan Info PKB PG dalam layanan PKB digitalnya. Adanya lima provinsi yang masih menggunakan layanan digitalnya sendiri menunjukkan bahwa penyeragaman layanan secara nasional belum sepenuhnya tercapai, yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan kesiapan sistem dan infrastruktur di tiap daerah.
Keterbatasan yang mengharuskan pemilik kendaraan datang langsung ke kantor Samsat ini tidak menjadi kekurangan aplikasi SIGNAL. Akan tetapi, hal ini berarti masih perlunya pengawasan petugas Samsat yang menjadi peran penting layanan kendaraan bermotor. Pemeriksaan fisik kendaraan dan juga pencocokan dokumen serta data sistem dilakukan untuk memastikan bahwa kendaraan fisik dan datanya sesuai dengan identitas aslinya. Oleh karenanya, kehadiran sebuah teknologi layanan tidak dapat menggantikan peran penting dari petugas Samsat dalam proses pemeriksaan fisik kendaraan.
Aplikasi SIGNAL semestinya akan sangat membantu Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran PKB, perpanjangan STNK tahunan, serta pembayaran SWDKLLJ. Dari sisi masyarakat, memahami batasan layanan SIGNAL dari awal dapat menghindarkan mereka dari kesalahpahaman yang menyatakan bahwa semua urusan kendaraan bermotor dapat dilakukan semua melalui ponsel. Pemilik kendaraan harus datang langsung ke kantor Samsat jika ingin melakukan proses perpanjangan STNK lima tahunan, proses balik nama dan mutasi kendaraan, serta penggantian STNK dan pelat nomor kendaraan. Dari sisi pemerintah, sosialisasi terkait layanan apa saja yang dapat dilakukan melalui aplikasi SIGNAL perlu ditingkatkan sehingga masyarakat tidak mengalami miskonsepsi. Melalui sinergi antara masyarakat dan pemerintah, SIGNAL diharapkan akan berjalan dan berfungsi secara optimal bagi pemilik kendaraan.