Oleh: Boy Anugerah, S.I.P., M.Si ., M.P.P., Analis Kerja Sama Luar Negeri Lemhannas RI 2015-2017 / Staf Ahli Wakil Ketua MPR RI 2019-2024 / Tenaga Ahli Bidang Geopolitik, Hubungan Internasional, dan ESDM DPR RI 2024-2029 / Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)
MAJELIS Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) telah menetapkan tanggal 9 Desember 2026 sebagai waktu penyelenggaraan Sidang Paripurna dalam memilih dan menetapkan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri pada 12 November lalu. Artinya, Presiden Prabowo harus menyerahkan usulan dua nama calon wakil presiden ke MPR RI paling lambat pada 25 November nanti. Sementara itu, dinamika politik yang berkembang akhir-akhir ini menunjukkan terjadinya pengerucutan nama calon wakil presiden. Adalah partai-partai politik koalisi yang seirama mendorong agar nama calon yang diusung berasal dari internal Partai Gerindra saja.
Wajar saja apabila partai politik koalisi mendorong agar calon wakil presiden berasal dari internal Partai Gerindra saja. Sisa waktu tiga tahun pemerintahan bukan waktu yang efektif untuk berbagi kekuasaan. 2028 adalah tahun politik dan 2029 adalah tahun Pemilu. Yang tersisa hanyalah tahun depan, 2027, yang mana pemerintahan berjalan saat ini membutuhkan soliditas untuk membuktikan apa yang dijanjikan selama kampanye. Pertimbangan partai-partai politik koalisi lainnya adalah pemilihan salah satu kader di antara mereka akan memecah soliditas koalisi. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila jabatan wakil presiden dari internal Partai Gerindra saja sebagai pemilik saham terbesar duduknya Prabowo Subianto sebagai presiden hari ini.
Jika mekanismenya berlaku seperti itu, maka bola panas pengusulan ada di tangan Presiden Prabowo sendiri sebagai pemegang hak konstitusional usulan. Sejauh ini, jika merunut diskursus yang berkembang di media dan percakapan politik di Senayan, ada tiga nama yang menguat, yakni Sufmi Dasco Ahmad yang saat ini menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI 2024-2029, Ahmad Muzani yang sekarang memanggul amanah sebagai Sekretaris Dewan Pembina DPP Partai Gerindra dan Ketua MPR RI 2024-2029, serta Sugiono yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di Kabinet Merah Putih.
Istikharah Politik
Ketiga figur penting di partai berlambang garuda tersebut memiliki kans yang sama besar untuk diusulkan oleh Presiden Prabowo kepada MPR RI. Kendati usulan untuk nama wakil presiden menguat dari sisi partai politik koalisi ke Partai Gerindra, Presiden Prabowo juga perlu untuk mendengar saran dan masukan dari pihak lain, di antaranya kalangan masyarakat madani, pelaku usaha, pegiat pasar modal, akademisi,guru besar, serta mahasiswa yang mencerminkan suara rakyat. Suara-suara ini tak kalah penting karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di republik. Jika Presiden Prabowo terlalu menempatkan segala sesuatunya dalam kalkulasi politik—stabilitas politik, kesinambungan kekuasaan, kontestasi elektoral—maka apa yang dicita-citakan dari kebijakan dan program nasional yang disusun selama ini akan sulit berjalan lancar karena rakyat akan memandang Presiden Prabowo terlalu elitis, bukan pro pada kepentingan dan kebutuhan mereka.
Sisa waktu yang tersisa untuk memutuskan siapa dua nama yang akan diusulkan perlu digunakan sebaik-baiknya oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo perlu melakukan “Istikharah Politik” agar nama yang diusulkan benar-benar dapat memberikan kemaslahatan bagi republik, bagi rakyat Indonesia. Setelah menimbang beberapa faktor penting seperti idiosinkrasi (baca; latar belakang) yang melekat pada Presiden Prabowo dan jalannya pemerintahan selama dua tahun terakhir, penulis mengusulkan setidaknya ada delapan syarat—Asta Niyama—yang harus dipenuhi oleh figur yang akan diusulkan sebagai pendamping Presiden Prabowo, terlepas proses yang akan berjalan di MPR RI nanti, apakah terpilih melalui aklamasi—musyawarah mufakat—atau pemungutan suara (voting).
Delapan Syarat
Eka, wakil presiden yang mendampingi Presiden Prabowo adalah sosok yang mampu berkhidmat pada apa yang menjadi konsensus dasar kebangsaan bagi republik, Pancasila sebagai dasar negara, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi, konsepsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Sesanti Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrva sebagai elan vital pluralisme bagi republik. Singkat kata, wakil presiden yang mendampingi nantinya bukan hanya sosok yang patuh pada konstitusi, tapi sosok yang taat dalam kerangka besar konsensus dasar kenegaraan republik.
Dwi, sosok wakil presiden yang akan mendampingi Presiden Prabowo nantinya harus benar-benar paham apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, selaras dan senapas dengan presiden dalam mengayuh roda politik pemerintahan agar kapal pemerintahan dapat berlayar selamat sampai tujuan. Wakil presiden harus sadar sepenuhnya posisinya sebagai pembantu presiden, yang artinya tak ada tendensi untuk menciptakan situasi matahari kembar di pemerintahan dan menghambat jalannya pemerintahan. Singkatnya, wakil presiden nantinya adalah sosok yang paham betul akan apa yang dimandatkan oleh konstitusi dan undang-undang kepadanya.
Tri, sosok wakil presiden haruslah sosok yang mampu mengimbangi, melengkapi, dan saling menopang dengan Presiden Prabowo dalam memimpin jalannya pemerintahan. Sosok Presiden Prabowo adalah figur yang tangguh dan tegas sebagai pemimpin. Kendati demikian, ia bukan sosok tanpa cela dan ini sangat manusiawi. Pola komunikasinya yang terkadang kurang bisa diterima di telinga publik, karakter kepemimpinannya yang tegas dan keras, sehingga cenderung menimbulkan rasa takut, alih-alih kepatuhan di mata jajaran pembantunya. Celah ini yang harus bisa diisi oleh wakil presiden nantinya. Ada baiknya para calon wakil presiden nantinya belajar dari Dwitunggal Soekarno-Hatta. Hatta mampu melengkapi kekurangan Soekarno yang terkenal sebagai solidarity maker. Hatta mampu menutup kekurangan Bung Karno dalam tata kelola birokrasi, administrasi, dan penggerak ekonomi.
Catur, sosok wakil presiden adalah sosok yang menguasai bidang ekonomi, sosial budaya, dan hukum yang baik. Suka tidak suka, sosok Presiden Prabowo kurang tangguh di ketiga bidang tersebut, meskipun sangat unggul dan ulung di bidang politik, militer, dan diplomasi. Jika wakil presiden mampu mengisi ruang kritikal tersebut, maka orkestrasi kepemimpinan yang akan dijalankan oleh presiden dan wakil presiden akan berjalan sigap, ulet, gesit, dan seirama dalam mencapai target-target kebijakan dan program prioritas yang ditetapkan. Keduanya dapat berbagi tugas dengan rasa saling percaya yang penuh karena keterampilan dan kehandalan masing-masing di bidangnya.
Panca, sosok wakil presiden adalah sosok yang dihormati, disegani, dan dipatuhi oleh jajaran menteri di kabinet, serta kekuatan politik di parlemen. Syarat ini mutlak dipenuhi karena sosok yang tidak menimbulkan rasa segan dan hormat dari para pembantu presiden di kabinet akan membuatnya gamang dalam menjalankan tugas politik membantu presiden. Sosok yang kuat dan dihormati akan mampu mengawasi dengan ketat celah dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberi masukan kepada presiden secara lekas dan segera, agar jalannya pemerintahan stabil dan tanpa gejolak. Sosok seperti ini tentu akan benar-benar bekerja dan tak akan membiarkan pajak rakyat yang membayar jabatannya terhambur sia-sia.
Sat, sosok wakil presiden bukanlah sosok yang berjarak dengan rakyat. Sosok ini tak segan untuk turun langsung ke rakyat, menyerap aspirasi, menampung masukan, dan mengumpannya langsung kepada presiden sebagai bahan baku perumusan atau evaluasi kebijakan. Program dan kebijakan Presiden Prabowo bukanlah visi kecil—visinya besar dan gigantis. Objektif dan tujuan dari kebijakan dan program tersebut sejatinya sangat sosialis dan pro-rakyat. Hanya saja implementasi yang kacau di level bawah dan komunikasi yang kurang kepada masyarakat membuat kebijakan dan program tersebut menjadi sasaran tembak kelompok-kelompok yang anti-presiden. Dalam konteks ini, wakil presiden nantinya harus mampu menambal kekurangan ini.
Sapta, sosok wakil presiden adalah figur yang paham akan konstelasi politik regional dan global. Syarat ini cukup berat karena lanskap berpikir dan bersikap yang harus dimiliki tidak boleh tersekat oleh kepentingan domestik nasional saja. Indonesia hari ini sangat rentan dipengaruhi oleh turbulensi geopolitik dan geoekonomi global. Putusnya rantai pasok dan rantai konektivitas energi dari Timur Tengah ke Indonesia yang berdampak pada potensi terjadinya krisis energi, pengenaan tarif impor resiprokal oleh Amerika Serikat yang membuat pemerintah kalang kabut pada 2025 kemarin, gejolak krisis kepercayaan pasar modal terhadap Indonesia karena penilaian yang buruk dari pemeringkat global, dan masih banyak lagi. Risiko-risiko ini harus mampu ditangani oleh sosok wakil presiden dengan mengedepankan pengetahuan dan kapasitas kepemimpinan yang bertaraf global.
Terakhir, Asta. Sosok wakil presiden harus memiliki dokumen administrasi, utamanya ijazah, yang sah, bukan abal-abal atau palsu. Syarat ke delapan ini mungkin terkesan remeh-temeh, tapi syarat ini juga yang menjungkalkan Gibran Rakabuming Raka dari tampuk kepemimpinan sebagai wakil presiden. Pesan tersirat yang hendak disampaikan melalui penetapan syarat ini adalah sosok wakil presiden haruslah sosok yang taat hukum, patuh pada kaidah dan norma kebangsaan yang berlaku. Sosok yang tidak patuh dan tidak jujur akan dijungkalkan zaman dan hanya menjadi benalu dalam jalannya pemerintahan.
Kita sebagai publik tentu berharap bahwa nama yang diserahkan Presiden Prabowo ke MPR RI pada 25 November nanti adalah nama-nama yang mampu memenuhi setidaknya Asta Niyama tersebut. Kita juga tentu berharap agar nama yang diketuk oleh MPR RI pada 9 Desember nanti adalah nama yang mampu membawa kemaslahatan bagi republik. Semoga. **