Ditulis oleh Ilmi Wahyunadhira dan Puti Azzura Hasanah, Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
Batas pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi jatuh pada 31 Maret. Budi, seorang karyawan swasta, baru sadar ada penghasilan sampingan yang belum ia masukkan. Bingung harus melaporkannya di bagian mana, Ia mencoba menghubungi Kring Pajak 1500200, tetapi layanan itu ternyata tidak bisa menerima panggilan. Live chat di pajak.go.id yang diklaim bisa digunakan 24/7 pun tidak bisa dipakai. Budi akhirnya membuka aplikasi AI dan mengetik: “penghasilan dari usaha sampingan diisi di bagian mana pada SPT Tahunan OP?”
Bagi Budi, AI jadi pilihan paling praktis karena tersedia kapan saja. Namun, apakah AI juga lebih bisa diandalkan daripada Kring Pajak? Untuk mencari tahu, kami mengajukan lima pertanyaan yang sama kepada tiga AI dan kepada Tanya Fiska/Fisko, chatbot di live chat Kring Pajak, lalu mencocokkan jawabannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Kebutuhan akan tempat bertanya semakin terasa sejak penerapan Coretax pada 1 Januari 2025. Meski tidak mewakili seluruh Wajib Pajak, survei singkat terhadap 193 pembaca DDTCNews menunjukkan 28,5% responden menilai sosialisasi Coretax tidak memadai dan mengeluhkan pesan eror yang sulit dipahami (Redaksi DDTCNews, 2025). Ironisnya, kanal layanan resmi yang seharusnya menjadi tempat bertanya justru sedang bermasalah.
Dalam kondisi normal, Kring Pajak 1500200 melayani Wajib Pajak pada Senin s.d. Jumat pukul 08.00-16.00 WIB, sebagaimana disampaikan oleh akun resmi @kring_pajak di media sosial X pada 22 September 2025. Namun, sejak 18 Februari 2026, DJP melalui PENG-19/PJ.09/2026 menyatakan bahwa kanal telepon tersebut tidak dapat menerima panggilan. Hingga November 2026, kami belum menemukan pengumuman bahwa layanan Kring Pajak 1500200 telah kembali dapat digunakan.
Bagi Wajib Pajak yang butuh jawaban di luar jam operasional, DJP menyediakan kanal alternatif yaitu live chat pajak.go.id, akun X @kring_pajak, dan email informasi@pajak.go.id. Menurut DJP, fitur live chat dapat digunakan 24/7, sedangkan petugas Kring Pajak hanya tersedia Senin s.d. Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. Artinya, di luar jam kerja, Tanya Fiska/Fisko sebagai chatbot seharusnya tetap bisa menjawab tanpa kehadiran petugas. Namun, pada Sabtu (7/11) dan Minggu (8/11), live chat menampilkan pesan “Tidak terdapat agen yang sedang aktif” dan kolom percakapan tidak dapat diketik sehingga kami tidak bisa bertanya. Meskipun percobaan hanya dilakukan dua kali dan belum cukup untuk menarik kesimpulan, hal tersebut sudah cukup untuk mempertanyakan klaim DJP terhadap layanan 24/7.

Tangkapan layar Live Chat Pajak di pajak.go.id, Minggu (8/11/2026) pukul 22.00 WIB.
Untuk menguji seberapa dapat diandalkan AI saat ini, kami mengajukan lima pertanyaan perpajakan dengan prompt yang sama kepada Claude AI, Gemini AI, GPT AI, dan Tanya Fiska/Fisko. Semua jawaban kami cocokkan dengan peraturan yang berlaku saat ini.
Tabel 1: Matriks Pertanyaan dan Kesesuaian Jawaban AI dan Kring Pajak dengan Peraturan yang Berlaku saat ini
No | Pertanyaan | Claude AI | Gemini AI | GPT AI | Kring Pajak | |
1. | Kapan batas lapor SPT Tahunan orang pribadi, dan berapa denda kalau telat? | Jawaban benar
Baca juga:
Asta Niyama Calon Wakil Presiden
| Jawaban benar | Jawaban benar | Jawaban benar, tetapi kurang lengkap | Bot |
2. | Apakah NIK sudah bisa dipakai sebagai NPWP? Mulai kapan berlaku penuh? | Jawaban benar | Jawaban benar, tetapi kurang lengkap | Jawaban salah atau sudah tidak relevan | Jawaban benar | Bot |
3. | Bagaimana cara aktivasi akun Coretax dan membuat sertifikat elektronik untuk wajib pajak orang pribadi? | Jawaban benar, tetapi kurang lengkap | Jawaban benar | Jawaban benar | Jawaban benar, tetapi kurang lengkap | Bot |
4. | Saya freelancer, dengan penghasilan bruto Rp120.000.000 setahun. Apakah wajib bayar pajak, dan skemanya bagaimana? | Jawaban benar | Jawaban salah atau sudah tidak relevan | Jawaban benar | Tidak dapat menjawab | Bot |
5. | Saya tidak bisa login Coretax. Setelah masukin NIK dan kata sandi, muncul pesan: ‘Gagal Masuk, Gagal Login’. Saya harus gimana? | Jawaban benar | Jawaban benar | Jawaban benar | Jawaban benar | Dialihkan ke Agen KLIP |
Data: Sumber Primer, diolah kembali oleh penulis
Untuk pertanyaan yang memiliki jawaban pasti seperti tenggat SPT Tahunan dan denda keterlambatan, semua platform AI menjawab secara to-the-point yaitu 31 Maret. Tanya Fiska/Fisko hanya memberikan rujukan dasar hukum dan menyuruh Wajib Pajak untuk membacanya sendiri.
Inkonsistensi muncul ketika dasar hukum yang berlaku masih dalam masa peralihan atau telah berubah. Sebagai contoh, pada pertanyaan nomor 2 tentang pemberlakuan NIK sebagai NPWP, GPT AI menjawab ketentuan tersebut mulai berlaku sejak 1 Juli 2024, sedangkan jawaban yang diberikan Tanya Fiska/Fisko berlaku sejak 1 Januari 2025.
Kesalahan paling signifikan muncul pada studi kasus pada pertanyaan nomor 4. Gemini AI menjawab pertanyaan tersebut menggunakan tarif final UMKM 0,5%. Jawaban tersebut tidak valid karena PP 20/2026 mengecualikan Wajib Pajak dengan pekerjaan bebas dari skema PPh Final UMKM. Claude AI dan GPT AI menjawab dengan benar karena merujuk pada Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN), sedangkan Tanya Fiska/Fisko menyatakan tidak dapat menjawab pertanyaan.
Pada pertanyaan nomor 5, Tanya Fiska/Fisko langsung mengalihkan chat ke petugas sebelum kami dapat mengajukan pertanyaan. Petugas kemudian memberikan langkah-langkah yang pada dasarnya sama dengan jawaban ketiga AI.
Akses ke Tanya Fiska/Fisko juga tidak konsisten, karena pada 6 November 2026 layanan tersebut masih menjawab tiga pertanyaan pertama pada pukul 20.51. Namun,, layanan langsung menampilkan pesan bahwa tidak ada agen aktif sebelum kami sempat mengajukan pertanyaan pada pukul 21.00. Selain itu, pada 10 November 2026, pertanyaan nomor 4 dijawab oleh chatbot, sedangkan pertanyaan nomor 5 langsung dialihkan ke petugas.
Bertanya kepada AI berarti menyerahkan informasi perpajakan kepada pihak ketiga. Di sisi lain, Padahal, Pasal 34 UU KUP hanya menjamin kerahasiaan data yang diberikan kepada otoritas pajak. Di masa transisi implementasi Coretax, kehati-hatian Wajib Pajak menjadi penting, karena istilah, alur, dan kendala teknis mendorong banyak Wajib Pajak mencari tempat bertanya yang cepat dan andal. Selain soal data, risiko lainnya adalah jawaban yang keliru, seperti pada pertanyaan nomor 4.
Kasus Budi menunjukkan apa yang menjadi permasalahan. Saat telepon Kring Pajak tidak tersedia dan Tanya Fiska/Fisko tidak memahami pertanyaan, AI menjadi satu-satunya yang menjawab dengan cepat. Petugas Kring Pajak memang menjawab dengan cepat, tetapi hanya pada jam kerja, sedangkan Tanya Fiska/Fisko belum bisa menangani kasus spesifik. Karena itu, AI berpotensi menggeser pilihan pertama Wajib Pajak untuk menanyakan masalah perpajakan.
AI mungkin menjadi pilihan pertama untuk bertanya, tetapi Wajib Pajak tidak bisa sepenuhnya bergantung pada jawabannya. Wajib Pajak sebaiknya hanya memanfaatkan AI untuk memahami istilah dan alur, tetapi perlu mengecek ulang regulasi terbaru. Selain itu, Wajib Pajak sebaiknya tidak memasukkan data sensitif, seperti NPWP, NIK, atau rincian penghasilan kepada AI. Di sisi lain, DJP perlu memulihkan kanal Kring Pajak 1500200 dan meningkatkan kemampuan Tanya Fiska/Fisko benar-benar berjalan 24/7. Selain itu, DJP juga harus meningkatkan kemampuan Tanya Fiska/Fisko dalam memahami pertanyaan kasus. Selama layanan resmi belum dapat diandalkan, AI akan terus mengisi kekosongan itu.