telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Mamat Rachmat, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program bantuan pendidikan menengah agar benar-benar tepat sasaran dan dirasakan oleh peserta didik dari keluarga kurang mampu.
Penegasan tersebut disampaikan Kang Rachmat saat melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pengawasan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 bersama masyarakat di Balai RW 16, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jumat, 6 Februari 2026.
Dalam kegiatan tersebut, sektor pendidikan menjadi fokus utama pengawasan, khususnya kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait program bantuan pendidikan menengah yang diprioritaskan bagi masyarakat kategori desil satu dan desil dua sebagai kelompok miskin ekstrem.
“Program bantuan pendidikan ini harus benar-benar sampai kepada mereka yang berhak. Karena itu, pendataan dan mekanisme penyalurannya harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi salah sasaran,” ujar Kang Rachmat.
Ia menilai, penguatan pengawasan perlu diiringi dengan peningkatan sosialisasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman yang utuh mengenai hak dan mekanisme penerimaan bantuan akan mencegah kebingungan di tingkat warga serta meminimalkan potensi penyimpangan di lapangan.
“Masyarakat perlu tahu secara jelas bagaimana mekanismenya, apa syaratnya, dan ke mana harus melapor jika menemukan kendala. Dengan begitu, pengawasan bisa berjalan bersama,” katanya.
Melalui fungsi pengawasan DPRD, seluruh aspirasi dan masukan masyarakat terkait pelaksanaan bantuan pendidikan dicatat sebagai bahan evaluasi. Hasil pengawasan tersebut akan menjadi dasar rekomendasi untuk mendorong perbaikan kebijakan dan tata kelola program pendidikan agar lebih adil, transparan, dan berpihak kepada kelompok yang membutuhkan.
Kegiatan pengawasan ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Provinsi Jawa Barat untuk memastikan akses pendidikan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menjaga agar kebijakan pendidikan berjalan sesuai tujuan dan prinsip keadilan sosial. (VC)
