telusur.co.id - Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) A. Hariri menilai, penangkapan sejumlah jaksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menunjukkan fakta bahwa institusi Adhyaksa tak seharum prestasi yang selalu digembor-gemborkannya. Komitmen Jaksa Agung ST Burhanuddin juga perlu dipertanyakan. 

"Janji Jaksa Agung (ST Burhanuddin) untuk menyikat jaksa-jaksa nakal sebagai komitmen menjadi 'sapu bersih', menjadi sebatas retorika pencitraan. Karena faktanya, oknum jaksa yang terlibat bermain kasus, memeras, hingga terlibat korupsi, merupakan kasus yang tercatat cukup banyak," kata Hari dalam keterangannya, Senin (22/12/2025). 

Hari menyampaikan, bukan hanya pada kasus penangkapan jaksa yang tengah ramai saat ini, banyak kasus-kasus jaksa bermasalah, dinilai tidak betul-betul ditindak serius. Hal ini memantik pertanyaan bagi Hari, apakah Burhanuddin tidak menerima laporan yang sebenarnya dari bawahannya? 

"Atau memang pak Jaksa Agung juga hanya merespon serius pada kasus-kasus tertentu yang hanya serius jadi sorotan publik?" tanya Hari getir. 

Di sisi lain, menurut Hari, aparat penegak hukum yang ditangkap aparat lainnya pasti akan berimbas pada hubungan kedua institusi. Maka dari itu, penegakkan hukum dan pembehan internal harus harus jadi lokus masing-masing institusi. 

"Pada kasus jaksa yang ditangkap KPK, harusnya kasus itu tetap diusut tuntas oleh KPK. Karena itu, publik kecewa atas pelimpahan kasus jaksa di Banten. Karena apapun argumentasinya, penuntasan jaksa oleh kejaksaan sendiri hanya menunjukkan jaksa agung tidak ksatria," ujarnya. 

Hari juga mengingatkan bahwa pembehan internal Kejaksaan menjadi bagian dari peran penting dari Presiden Prabowo Subianto. 

"Api dalam sekam di antara hubungan Kejagung dan KPK harus segera diantisipasi. Presiden harus adil memberlakukan semua lembaga penegak hukum tanpa pilih kasih," tukasnya. [Nug]