telusur.co.id - Penanganan sampah desa perlu dilakukan secara terukur dan berbasis data agar lebih efektif dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat M. Rizky saat melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Senin, 19 Januari 2026.

Menurut M. Rizky, pengelolaan sampah yang hanya mengandalkan pendekatan administratif tanpa data yang jelas berpotensi menimbulkan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Karena itu, ia mendorong pemerintah desa untuk mulai membangun sistem pendataan terkait volume sampah, titik rawan, serta pola pengelolaan yang melibatkan masyarakat.

“Kalau datanya jelas, perencanaannya juga akan lebih tepat. Anggaran tidak terbuang, program lebih terukur, dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh warga,” kata M. Rizky.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak, mulai dari pemerintah desa, kelompok masyarakat, hingga DPRD, dalam memastikan pengelolaan lingkungan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan.

Melalui pengawasan ini, DPRD Provinsi Jawa Barat berharap pengelolaan sampah desa tidak hanya berorientasi pada penanganan jangka pendek, tetapi menjadi bagian dari tata kelola lingkungan yang terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat lokal. (VC)