telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, M. Rizky, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan tema pembangunan infrastruktur desa di Pendopo Keris, Kampung Tegal Waru, Desa Tegal Waru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Sabtu, 7 Februari 2026.

Kegiatan pengawasan ini menegaskan peran strategis DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memastikan pembangunan infrastruktur desa berjalan sesuai perencanaan, anggaran, dan spesifikasi teknis, sekaligus benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan, M. Rizky mencatat sejumlah persoalan mendasar yang masih kerap ditemui dalam pembangunan infrastruktur desa. Permasalahan tersebut meliputi keterbatasan sarana dan pendanaan, ketidakjelasan standar dan indikator kinerja, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya kemitraan antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di tingkat desa.

Menurutnya, persoalan pembangunan infrastruktur desa tidak semata berkaitan dengan proyek fisik, tetapi juga menyangkut tata kelola dan kapasitas kelembagaan. Tanpa perencanaan yang matang dan mekanisme pengawasan yang kuat, pembangunan berpotensi tidak berjalan optimal dan jauh dari kebutuhan riil masyarakat.

“Fungsi pengawasan DPRD menjadi penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga berkualitas, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar M. Rizky.

Ia menekankan bahwa penguatan tata kelola menjadi kunci utama dalam memperbaiki kualitas pembangunan desa. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, kejelasan standar operasional, serta penerapan prinsip good governance dan etika publik perlu menjadi perhatian bersama.

Selain itu, perencanaan dan monitoring pembangunan infrastruktur dinilai harus dilakukan secara terintegrasi, agar setiap tahapan pembangunan dapat diawasi secara berkelanjutan dan akuntabel. DPRD, lanjutnya, memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh proses tersebut berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Melalui kegiatan pengawasan ini, DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola pembangunan infrastruktur desa. Dengan pengawasan yang efektif dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, pembangunan desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (VC)