telusur.co.id - Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PWNU) Sulawesi Utara, Sahrir Bafaqih, mendorong Ali Masykur Musa untuk maju sebagai calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Muktamar NU ke-35 yang akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026. 

Menurut Sahrir, dorongan tersebut didasarkan pada kebutuhan NU terhadap sosok pemimpin yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia pergerakan sekaligus memahami dinamika organisasi secara nasional. 

Ia menilai, hingga saat ini belum terdapat calon ketua umum yang memiliki kombinasi pengalaman sebagai aktivis pergerakan di panggung nasional dan pengalaman memimpin badan otonom (banom) NU di tingkat nasional. 

“NU membutuhkan figur yang tidak hanya memiliki pengalaman di dalam struktur organisasi, tetapi juga memiliki rekam jejak sebagai aktivis pergerakan di tingkat nasional. Dalam konteks itu, Ali Masykur Musa memiliki pengalaman yang relevan,” ujar Sahrir dalam keterangan tertulis yang ia sampaikan pada Jumat (21/8/2026).

Sahrir berpandangan, pengalaman Ali Masykur Musa dalam dunia pergerakan menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan NU ke depan. Menurutnya, Ketua Umum PBNU tidak cukup hanya memahami persoalan internal organisasi, tetapi juga harus mampu membaca perubahan sosial, politik, ekonomi, dan kebangsaan yang berkembang di tingkat nasional. 

Selain pengalaman sebagai aktivis dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Sahrir menilai pengalaman Ali Masykur Musa dalam memimpin banom NU di tingkat nasional memberikan pemahaman yang kuat mengenai karakter organisasi, kaderisasi, serta dinamika warga Nahdliyin. 

“Pengalaman memimpin banom NU di tingkat nasional memberikan bekal tersendiri. Sebagai Mudir Ali Idarah Aliyah Jam'iyyah Ahlith Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyah / (JATMAN), tentu ia memahami bagaimana mengelola organisasi, membangun jaringan kader, dan menerjemahkan agenda-agenda ke-NU-an dalam konteks kebangsaan,” katanya. 

Ia berharap proses pemilihan Ketua Umum PBNU dapat berlangsung secara terbuka, demokratis, dan mengedepankan pertimbangan terhadap kapasitas, rekam jejak, pengalaman organisasi, serta visi calon dalam membawa NU. 

“Yang paling penting adalah bagaimana kita menghadirkan kepemimpinan yang mampu menjawab kebutuhan NU dan masyarakat Indonesia. Karena itu, pengalaman pergerakan, pengalaman organisasi, dan kemampuan membaca persoalan nasional harus menjadi pertimbangan,” pungkasnya.