telusur.co.id - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya sistem pendidikan nasional yang sinkron dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat, bukan hanya sekadar mencetak lulusan berijazah. Hal itu ia sampaikan menyusul peluncuran program untuk anak putus sekolah oleh Kemendikdasmen. “Menyelamatkan lulusan SLTA agar bisa masuk dunia kerja itu langkah baik, tapi lebih penting lagi menciptakan sistem pendidikan yang memang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja,” kata Lestari dalam keterangannya, Selasa (1/7).
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan angka putus sekolah di jenjang SLTA masih di atas 20%. Menyikapi hal itu, Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti meluncurkan Gerakan 1.000 Anak Putus Sekolah SMK Berdaya, melalui Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kecakapan Wirausaha (PKW) pada 30 Juni.
Lestari, yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, menyambut baik program tersebut, namun menekankan bahwa pembekalan keterampilan hanya akan berhasil jika dibarengi dengan peluang nyata untuk bekerja atau berwirausaha. “Setelah keterampilan diberikan, mereka tetap perlu akses ke dunia kerja. Di sinilah pentingnya dukungan dari banyak pihak,” ujarnya.
Lestari juga menyoroti pentingnya penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri, agar para lulusan benar-benar siap terjun ke dunia kerja dan memiliki daya saing global. “Jangan sampai lulusan SLTA hanya memiliki gelar tanpa kemampuan yang bisa diandalkan di lapangan,” tambahnya.
Sebagai anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, Rerie mengajak semua pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, hingga masyarakat untuk berkolaborasi membangun sistem pendidikan vokasi dan formal yang menjawab tantangan zaman.
Di tengah tuntutan era digital dan transformasi industri, Rerie menegaskan bahwa Indonesia tak bisa bertumpu pada sistem lama. SDM unggul hanya lahir dari pendidikan yang terarah, terukur, dan selaras dengan realitas ekonomi. “Bukan saatnya lagi pendidikan berjalan sendiri, terpisah dari kebutuhan riil masyarakat dan pasar kerja. Ini soal masa depan bangsa,” tegasnya.[]
