Buku Pilihan Redaksi : “Antara Da’wah dan Politik Ragam Pendapat Tentang Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia”. Penyunting : Mohammad Noer dan Lukman Hakiem. Penerbit, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Januari 2018. Tebal : XXI 390 halaman.
BUKU yang diterbitkan dalam rangka mensyukuri setengah abad Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia ini, merupakan kumpulan tulisan sekitar 40 tokoh mengenai kiprah Dewan Da’wah, dengan Kata Pengantar dari Ketua MPR-RI, Zulkifli Hasan.
Para penulis di buku ini terdiri dari akademisi, politisi, usadz, pengasuh pondok pesantren, dan aktivis dakwah. Para penulis bukan hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari negeri jiran: Malaysia, dan Singapura.
Dari balik terali besi, mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyempatkan diri menulis untuk buku ini.
Tidak Meratapi Nasib
Seperti diketahui, Dewan Da’wah didirikan oleh tokoh-tokoh Partai Masyumi pada 26 Februari 1967, sesudah ikhtiar merehabilitasi Partai Masyumi yang dipaksa membubarkan diri oleh rezim otoriter Sukarno ditolak oleh junta militer Orde Baru Suharto.
Ketika peluang untuk berkiprah di lapangan politik ditutup rapat oleh rezim berkuasa, para pemimpin Masyumi itu tidak lantas duduk berpangku tangan seraya meratapi nasib.
Mohammad Natsir, Prawoto Mangkusasmito, Osman Raliby, Hasan Basri, A. Malik Ahmad, Buchari Tamam, dan sejumlah tokoh Masyumi bersepakat membentuk Dewan Da’wah.
Untuk menghindari kecurigaan dari rezim berkuasa, organisasi baru itu dibentuk dalam format yayasan. Bukan organisasi kemasyarakatan, apalagi organisasi politik. Ketua Umum Masyumi (1949-1958), Mohammad Natsir, didaulat memimpin Dewan Da’wah. Dari Ketua Umum partai politik terbesar kedua di Republik Indonesia, dari Perdana Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia, turun menjadi Ketua Yayasan, tidakkah gengsi Natsir ikut turun?
“Saya merasa Dewan Da’wah tidak lebih rendah daripada politik,” kata Natsir. “Bagi saya,” tambah Natsir, “politik dan dakwah tidak bisa dipisahkan. Seperti dua sisi dari keling uang yang sama. Kalau kita berdakwah dengan membaca Quran dan Hadits, itu berpolitik. Jadi, dulu berdakwah lewat politik, sekarang berpolitik melalui jalur dakwah.”
Bagi Natsir, politik tanpa dakwah, hancur. “Lebih dari itu, saya tidak bisa mengambil sikap diam,” ujar Natsir lagi.
Politik Alat Penting Perjuangan
Oleh karena kepemimpinan panjang Natsir di Dewan Da’wah, maka hampir-hampir Dewan Da’wah itu identik dengan Natsir. Dalam bahasa Moh. Mahfud MD di buku ini, “Menyebut Dewan Da’wah, teringat M. Natsir.”
Teringat Natsir bagi Mahfud tidak sekadar teringat peranannya mendirikan Dewan Da’wah atau memimpin RI sebagai Perdana Menteri, lebih jauh lagi teringat kepada peran substansial Natsir menyatukan berbagai aliran dan puak-puak nafas kehidupan bangsa kita secara eklektis sehingga menjadi yang kita miliki dan huni sekarang ini.
Mahfud kemudian menunjuk polemik yang “bermutu dan gurih” antara Sukarno dengan Natsir mengenai hubungan agama dan negara. Sukarno secara terbuka menginginkan negara kebangsaan sekuler yang memisahkan secara tegas urusan negara dengan urusan agama. Sementara berbeda dengan Sukarno, Natsir menghendaki negara yang akan dibentuk membuka diri terhadap intervensi wahyu.
“Jika diteliti secara mendalam,” tulis Mahfud, “negara Pancasila sekarang ini merupakan formula prismatika (penggabungan nilai-nilai) antara negara sekuler seperti yang digagas Sukarno, dan negara (berdasarkan) agama yang digagas Natsir.”
Bagi Mahfud, negara Pancasila yang disepakati sebagai kesepakatan luhur, bukanlah negara sekuker tetapi juga bukan negara agama, melainkan negara kebangsaan yang berketuhanan (religious nation state).
Dakwah untuk Keadilan dan Kedamaian
Natsir sebagai icon Dewan Da’wah diakui pula oleh Bambang Pranowo (wafat 5 Januari 2018). Kesederhanaan hidup Natsir, perjuangan dakwahnya, dan keluasan pengetahuan Islamnya, menjadikan Dewan Da’wah di masa kepemimpinan Natsir sebagai lembaga dakwah yang amat dihormati oleh semua kalangan.
Bagi Natsir, menurut Pranowo, Dewan Da’wah bukan hanya lembaga dakwah semata, tetapi lembaga yang berfungsi mempersatukan umat.
Seperti Natsir, Dewan Da’wah sudah selayaknya tampil di depan untuk menunjukkan Islam adalah agama ramah dan rahmah.
Pranowo berpendapat, sudah saatnya generasi penerus Dewan Da’wah mulai mengembangkan dakwah yang mampu menarik semua umat manusia. Yaitu dakwah untuk menciptakan kehidupan yang berkeadilan, penuh kedamaian, dan saling menghormati satu sama lain.
Keindonesiaan
Dai dan Ketua Takmir Masjid Jogokaryan, Yogyakarta, Muhammad Jazir ASP, mengingatkan agar sebagaimana para pendirinya, Dewan Da’wah harus terlibat dalam arah masa depan bangsa Indonesia.
“Jangan lupa,” kata Jazir, “di belakang nama Dewan Da’wah Islamiyah ada kata Indonesia. Keindonesiaan tidak boleh hilang dari Dewan Da’wah.”
Menurut Jazir, sesuai dengan namanya, keindonesiaan harus menjadi bagian yang melekat dan ditanamkan kepada seluruh kader dan fungsionaris Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia.
Kesimpulannya, buku ini menarik untuk dimiliki, dibaca, dan perlu. (Ibnu Haji Mursjid)
