telusur.co.id -Wacana pengenaan pajak pada sebagian jenis buku kembali menjadi perhatian publik. Di tengah meningkatnya kampanye gemar membaca dan munculnya tren bookfluencer di media sosial, harga buku yang relatif tinggi dinilai masih menjadi tantangan bagi masyarakat untuk mengakses bahan bacaan.
Dosen Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Meinia Prasyesti Kurniasari, S.I.I.P., M.A., menilai harga buku menjadi salah satu kendala utama dalam membangun budaya literasi di Indonesia.
"Ini tentu menjadi satu tantangan besar dalam pengembangan budaya membaca. Daya beli masyarakat kita terhadap buku tentu akan melemah. Hal ini ironi, di tengah tren bookfluencer di media sosial, justru tidak berbanding lurus dengan pembelian buku, akses bacaan masyarakat menjadi terbatas," ungkapnya.
Meinia menilai kebijakan pengenaan pajak pada sebagian buku berpotensi memengaruhi upaya memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan.
Menurutnya, dalam kondisi ekonomi saat ini, masyarakat cenderung lebih mengutamakan kebutuhan pokok dibandingkan membeli buku.
"Kalau dalam kondisi ekonomi saat ini, jika ada pilihan membeli buku atau bahan pokok, maka masyarakat kita tentu akan lebih memprioritaskan kebutuhan pokok. Apalagi jika harga buku semakin tinggi akibat kebijakan kenaikan pajak buku," ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa membangun budaya membaca tidak cukup hanya dengan menekan harga buku. Menurutnya, diperlukan sinergi antara pemerintah, keluarga, komunitas literasi, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya agar budaya membaca dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Meinia berpendapat, apabila penguatan budaya literasi menjadi prioritas, pemerintah sebaiknya tidak menambah beban harga buku melalui kebijakan pajak. Di sisi lain, ia tetap mengapresiasi berbagai program yang telah dijalankan pemerintah melalui Perpustakaan Nasional untuk memperkuat budaya membaca hingga tingkat desa.
"Kalau memang memiliki konsentrasi pada pengembangan budaya membaca, pajak buku sebaiknya tidak dinaikkan. Namun, upaya pemerintah dalam membangun budaya membaca sebenarnya sudah cukup masif, khususnya melalui Perpustakaan Nasional. Banyak program yang telah dilakukan, misalnya penguatan peran perpustakaan desa dalam membangun budaya literasi yang inklusif, namun perlu diakui implementasinya belum maksimal di setiap desa," imbuhnya.
Meinia juga menyoroti kehadiran bookfluencer sebagai fenomena positif yang mampu mendorong minat baca, terutama di kalangan generasi muda.
Menurutnya, para kreator konten buku berhasil memanfaatkan teknologi digital secara kreatif sehingga mampu mengubah pandangan masyarakat terhadap aktivitas membaca.
"Karena mereka responsif dan inovatif dalam pemanfaatan teknologi digital, mereka berhasil menggeser pandangan masyarakat dari aktivitas membaca yang membosankan menjadi aktivitas membaca yang menyenangkan (pleasure reading). Sehingga hal ini secara simultan dapat membangun minat atau ketertarikan membaca bagi generasi muda," tuturnya.
Di tengah capaian Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata, kehadiran bookfluencer dinilai menjadi salah satu agen literasi modern yang berpotensi memperkuat ekosistem literasi nasional.
Lebih lanjut, Meinia menilai aktivitas para kreator konten buku perlahan mampu membentuk kebiasaan membaca di tengah masyarakat. Menurutnya, budaya literasi tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses yang berkelanjutan.
"Budaya membaca itu tidak terbentuk secara instan. Ada tahapannya, mulai dari minat baca, perilaku membaca, kebiasaan membaca, hingga akhirnya menjadi budaya membaca," pungkasnya.
