Pengawasan DPRD Jabar, Siti Qomariyah Serap Aspirasi Warga Hurip Jaya - Telusur

Pengawasan DPRD Jabar, Siti Qomariyah Serap Aspirasi Warga Hurip Jaya

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai NasDem, Siti Qomariyah di Desa Hurip Jaya. foto ist

telusur.co.id - Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilakukan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai NasDem, Siti Qomariyah di Desa Hurip Jaya, dimanfaatkan sebagai ruang dialog langsung dengan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung pada Senin (19/1/2026) tersebut menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan masukan terkait pelayanan publik serta kebutuhan di tingkat desa.

Dalam pertemuan yang dihadiri perangkat desa dan masyarakat setempat, sejumlah persoalan dan harapan warga disampaikan secara terbuka. Mulai dari peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan desa hingga kebutuhan pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Seluruh aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

Hj. Siti Qomariyah menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan DPRD tidak semata-mata bersifat administratif atau formal, tetapi juga harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kehadiran wakil rakyat di tengah warga menjadi penting untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah daerah benar-benar dirasakan manfaatnya.

“Melalui kegiatan pengawasan ini, kami ingin mendengar langsung suara warga. Aspirasi masyarakat menjadi dasar penting agar pelayanan publik dan program pembangunan dapat berjalan lebih baik serta sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Hj. Siti Qomariyah.

Ia menambahkan, berbagai masukan yang dihimpun dari masyarakat Desa Hurip Jaya akan menjadi bagian dari bahan pengawasan dan pembahasan lanjutan DPRD Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah daerah terkait. Dengan demikian, aspirasi warga tidak berhenti pada dialog, tetapi diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.

Kegiatan pengawasan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan DPRD Provinsi Jawa Barat. Melalui komunikasi yang terbuka dan partisipatif, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa diharapkan semakin transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan warga. [ham]


Tinggalkan Komentar