telusur.co.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti masih ditemukannya kasus campak di Indonesia yang menyebabkan korban jiwa, baik pada balita maupun orang dewasa. Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program imunisasi nasional.
“Kasus kematian akibat campak sejak awal tahun ini harus menjadi peringatan bagi kita semua. Ini juga menjadi kabar duka bagi layanan kesehatan Indonesia,” ujar Puan dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, meskipun terjadi tren penurunan kasus campak secara signifikan, masih tercatat 10 kematian sepanjang tahun 2026. Sebagian besar korban diketahui merupakan balita yang belum mendapatkan imunisasi.
Salah satu kasus yang menyita perhatian adalah meninggalnya seorang dokter internsip berinisial AMW (25) di Kabupaten Cianjur pada 26 Maret 2026. Korban diduga terpapar virus saat menangani pasien campak dan tetap bertugas meski telah mengalami gejala, hingga akhirnya mengalami komplikasi serius pada jantung dan otak.
Puan menegaskan bahwa rangkaian kematian tersebut menjadi peringatan bahwa perlindungan kesehatan dasar masyarakat tidak boleh memiliki celah, terutama pada program imunisasi yang selama ini menjadi fondasi pencegahan penyakit menular.
Meski terjadi penurunan hingga 93 persen pada pekan ke-12 tahun 2026 dibandingkan awal tahun, ia mengingatkan bahwa kasus campak masih ditemukan di sejumlah daerah. Di Jawa Tengah, misalnya, ribuan kasus masih tercatat, dengan tiga daerah berstatus kejadian luar biasa (KLB), yakni Kabupaten Klaten, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Pati.
“Walaupun ada tren penurunan, fakta di lapangan menunjukkan kasus campak masih muncul. Ini harus menjadi pengingat pentingnya vaksinasi pada anak,” ujarnya.
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menegaskan bahwa campak merupakan penyakit menular yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi, namun dapat menimbulkan komplikasi serius jika tidak ditangani dengan baik.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap program kesehatan. Menurutnya, tantangan saat ini bukan hanya soal ketersediaan layanan, tetapi juga bagaimana negara memastikan masyarakat percaya pada intervensi kesehatan berbasis ilmiah.
“Setiap kematian yang sebenarnya dapat dicegah harus menjadi bahan evaluasi serius. Negara tidak boleh membiarkan perlindungan kesehatan dasar melemah hanya karena informasi yang salah lebih cepat dipercaya dibanding penjelasan ilmiah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Puan mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pencegahan secara menyeluruh, termasuk memastikan cakupan imunisasi menjangkau wilayah terpencil, meningkatkan edukasi berbasis komunitas, serta memperkuat strategi komunikasi publik. Ia juga menekankan perlunya perhatian terhadap kelompok dewasa muda, terutama tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi terpapar penyakit.
Menurutnya, penguatan sistem kesehatan publik harus berjalan seiring dengan peningkatan literasi kesehatan masyarakat agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif melindungi seluruh warga negara.
“Negara perlu hadir hingga tingkat komunitas agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar, merasa dilibatkan, dan percaya bahwa setiap kebijakan kesehatan dijalankan untuk melindungi hak hidup seluruh warga negara,” pungkasnya. [ham]
