telusur.co.id - Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk Laporan Banggar terhadap RAPBD TA 2026 pada hari Rabu (12/11/2025) diwarnai walkout dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Aksi tersebut menyusul interupsi Fraksi PSI yang menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap pemotongan anggaran subsidi pangan.
Anggota Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Josephine Simanjuntak, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemotongan itu dikarenakan masyarakat Jakarta sedang kesulitan untuk memeroleh kebutuhan-kebutuhan pangannya. “Saya melihat APBD ini kurang saya setujui. Hari ini kita melihat bahwa pangan murah kita, pangan bersubsidi kita dikurangi dengan alasan yang tidak masuk akal,” tegasnya.
Josephine mengungkapkan bahwa ia sering menerima keluhan dari masyarakat yang kesulitan mendapatkan pangan subsidi. Alokasi biaya anggaran kita kalau boleh itu lebih diseriuskan kepada bidang sosial kita. Kenapa? Hari ini warga Jakarta cukup sulit kehidupannya,” terusnya.
Tidak hanya Josephine, penolakan keras juga disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo, yang menemukan fakta mengejutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta dengan anggaran Rp 1,02 triliun pada tahun 2025, hanya dapat mengalokasikan anggaran subsidi pangan kepada 31,85% dari total 100% warga yang berhak mendapatkan manfaatnya sebelum anggarannya dipotong.
“Dalam rapat-rapat kerja kami di Komisi B, ternyata kami menemukan fakta bahwa pangan subsidi yang seharusnya merupakan hak dari seluruh penerima manfaat, atau 100% penerima manfaat, ternyata selama ini kemampuan anggaran kita hanya dapat memenuhi sekitar 35% nya saja,” ungkapnya.
“Sehingga, bila ini dipotong lagi sekitar Rp 300 miliar, maka akan semakin berkurang pula penerimanya. Tolong ini benar-benar dipertimbangkan karena ketika kami reses, kami banyak sekali menerima aduan dan keberatan dari masyarakat yang kesulitan mengakses (pangan subsidi),” sambungnya.
Bahkan, Francine menduga bahwa kendala sistem yang selama ini dialami oleh warga ketika menggunakan website daring untuk menerima pangan subsidinya merupakan kesengajaan karena kemampuan Pemprov DKI Jakarta terbatas dalam menyalurkan subsidi tersebut, belum lagi dalam APBD 2026 anggaran subsidi pangan menjadi Rp 655 Miliar atau turun sebesar Rp 370 Miliar dibandingkan tahun 2025.
“Selama ini mereka kesulitan mengakses (pangan subsidi). Walaupun sudah dibuat (antrian) online, tetapi dalam waktu 5 menit saja ternyata sudah habis kuotanya. Jangan-jangan ini dipersulit karena kuotanya yang bisa diakses oleh masyarakat kurang,” tutupnya.
Setelah itu, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Khoirudin, langsung mengetuk palu untuk mengesahkan RAPBD TA 2026 tanpa voting dan tanpa mendapatkan persetujuan lisan dari semua anggota dewan yang hadir serta mengabaikan anggota DPRD yang menyatakan tidak setuju. Hal itu ditanggapi dengan aksi walkout dari seluruh Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi PSI. [ham]
